Sampang
Tolak Kenaikan Harga BBM, Masyarakat Sampang Bersatu Geruduk Kantor DPRD
![Tolak Kenaikan Harga BBM, Masyarakat Sampang Bersatu Geruduk Kantor DPRD](https://memontum.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-05-at-15.48.02-3-e1662383858426.jpeg)
Memontum Sampang – Keputusan Pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mendapat penolakan aksi dari Masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Sampang Bersatu (MSB). Sejumlah massa, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sampang, untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (05/09/2022) tadi.
Massa yang berangkat dari depan Pasar Srimangunan, langsung menuju Kantor DPRD Sampang, sambil berorasi dan membentangkan poster-poster bernada kritikan dan penolakan terhadap keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dalam orasinya, massa menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi, yang menganggap akan berdampak dan menambah kesengsaraan rakyat.
Baca Juga :
- RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo Bersiap Tambah Layanan Penyakit Kanker
- Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
- Pembentukan Pimpinan DPRD Kota Malang, Baru Satu Parpol Pastikan Nama
- Hari UMKM Nasional, Bupati Jember Raih Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM
- Gempa Dangkal Kekuatan Magnitudo 4,9 Goyang Bali
“Kami menuntut kepada Presiden Republik Indonesia melalui wakil rakyat DPRD Sampang, selaku pemegang Visi dan Misi Pemerintahan di Sampang, untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi” ujar Koordinator Aksi, Sulhan.
Ditambahkannya, dampak lain yang akan ditimbulkan dari kenaikan tersebut adalah semakin tingginya harga kebutuhan pokok. “Indonesia negara kaya, mempunyai kekayaan alam terutama minyak, secepatnya dikelola secara mandiri agar tidak tergantung negara asing,” tambahnya.
Ketua DPRD Sampang, Fadol, bersama Wakil Ketua DPRD, Fauzan Adima dan Rudi Kurniawan, langsung menemui para demonstran tepat di depan pintu masuk gedung DPRD. “Terima kasih atas aspirasi dari masyarakat Sampang, kami akan secepatnya melayangkan surat ke DPR RI, Menteri ESDM dan Menteri Keuangannya,” paparnya. (mds/sit)