Tolak SDN Barata Jaya Surabaya jadi Tempat Isoman, Warga Ancam Tutup Akses Jalan

Memontum Surabaya – Warga Brata Jaya Surabaya akan menutup portal akses jalan menuju SDN Brata Jaya. Lantaran Menolak Keras lokasi tersebut dijadikan tempat isolasi mandiri (Isoman) Covid-19. Sebab warga setempat tak ingin terpapar Covid-19.

Ketua RT 3 RW 5 Kelurahan Brata Jaya, Imam Setiono, mengatakan, jika Pemkot Surabaya tetap menjadikan SDN Brata Jaya tersebut jadi ruang isolasi, warga tak segan-segan memboikot akses jalan dengan menutup portal.

Baca juga:

• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Tingkatkan Kamseltibcar Lantas, Polres Trenggalek Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2024

“Jadi saya sebagai perwakilan warga, menolak keras SD Brata Jaya digunakan untuk tempat Isoman. Kalau dipaksakan, dengan berat hati kami akan menutup portal yang ada di lingkungan kami, supaya tidak bisa lagi akses untuk masuk ke lokasi,” ujarnya, Jumat (23/07).

Selain itu, kata imam, warga juga akan menerapkan sistem keluar-masuk melalui satu pintu, dan hanya warga setempat yang diperbolehkan lewat.

Hingga, Ibu-ibu juga ikut berjaga di lokasi, untuk memantau pergerakan Pemkot Surabaya menjadikan tempat itu sebagai ruang isolasi.

“Dari mulai pukul 08.30. Bahkan yang disini stand by, posisi ibu-ibu rumahnya disekitar sini,” tuturnya.

Alasan Penolakan tersebut oleh warga. Karena berbagai pertimbangan, seperti banyaknya Lansia, anak kecil, Balita dan tergolong pemukiman padat penduduk.

“Belum ada sosialisasi, jadi memang jabarnya sangat mendadak sekali, baru kemarin pagi langsung ada eksekusi di sekolahan untuk mengeluarkan bangku di dalam kelas. Akhirnya warga langsung bereaksi,” ujar Imam.

Lanjutnya, dari Kamis (22/07) kemarin malam, warga sempat bermediasi dengan Camat dan Lurah setempat. Pasalnya, sedari pagi warga sudah mendapatkan info perihal pengalihfungsian tempat itu untuk perawatan pasien Covid-19 dengan gejala ringan.

“Ada 6 RT semuanya menolak. Masih banyak tempat lain yang lebih representatif, yang tidak ada di dalam pemukiman warga, kami sangat mengkhawatirkan kesehatan warga,” kata Imam. (ade/ed2)