Walikota Malang dan Keluarga Coblos di TPS 02

Memontum Kota Malang – Sebagai pimpinan dan tauladan, Walikota Malang Drs. Sutiaji menggunakan hak pilihnya mendatangi TPS 02 RW 6 Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (17/4/2019). Drs. Sutiaji memiliki nomor DPT 20, datang bersama istrinya Widayati, S.Sos (DPTb 14) dan putra-putrinya, yaitu Almira Dea Davita (DPT 21), dan Aldiella Damara Pramesthi (DPTb 13), pada pukul 09.45 WIB dan selesai pukul 10.00 WIB.

Cerita lucu turut mewarnai pengalamannya kali ini. Usai mencoblos, Sutiaji bercerita jika hampir salah melipat surat suara. Diakuinya, pria berkacamata ini sempat merasa kesulitan lantaran banyak surat suara yang harus dilipat kembali. Kondisi surat suara yang banyak lipatan menjadi salah satu pemicu banyaknya surat suara yang rusak.

Sutiaji dan istri mencoblos bersama. (rhd)

“Tadi sempat hampir salah melipat, tapi untungnya nggak jadi. Mungkin kenapa banyak surat suara rusak, karena malas buka, jadi ya sudah dicoblos begitu saja. Terutama para orangtua yang malas untuk membuka dan membentangkan surat suara,” terangnya.

Usai mencoblos, saat melipat kembali surat suara dirasa sedikit susah dan membutuhkan banyak waktu. Terlebih dalam menjaga kerahasiaan dari surat suara yang telah dicoblos sebelumnya.

Usai mencoblos, Sutiaji memasukkan surat suara. (rhd)

“Tata cara mencoblos sangat penting untuk disosialisasikan. Karena calon pencoblos harus mengenali jenis surat suara dan bukan hanya sekedar mencoblos saja,” tutur penghobi badminton ini.

Ke depan, Sutiaji berharap agar sistem pemilihan bisa lebih mudah, sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang harus memilih. Usai memilih, Sutiaji berencana memantau sejumlah TPS yang ada di Kota Malang. Terutama untuk daerah yang dinilai rawan.

Sutiaji bersama keluarganya berjalan menuju TPS 02. (rhd)

Usai mencoblos, Sutiaji menunjukkan bukti tinta di jari kelingking. (rhd)

Sutiaji juga menanggapi sistem threshold yang berlaku bagi pemilihan calon legislatif, dimana hanya empat persen partai politik yang dapat menduduki kursi parlemen. Sementara sisanya mau tidak mau akan tereliminasi. Dari hasil survei, maksimal lima partai yang bisa duduk sebagai anggota DPR RI.

“Sistem ini saya kira harus ada perubahan. Mungkin ada fusi yang bergabung agar tidak mempengaruhi dan aspirasi bisa disalurkan. Harus ada pengetatan partai baru untuk menyuarakan DPR RI,” terangnya. (adn/gie)