Kementan Penuhi Tuntutan Petani Tambak Lamongan, 4 Hari Pasca Demo, Pupuk Bersubsidi Dijanjikan Teratasi

Memontum Lamongan – Pasca didemo ribuan petani tambak di Lamongan kendati menolak Permentan No 1 Tahun 2020, tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020 langsung mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian langsung turun mengatasi persoalan pupuk yang dipermasalahkan bagi para petani tambak di Lamongan. Dalam kehadiranya ke Lamongan, kemarin (7/2/2020). Kementerian Pertanian langsung menjanjikan akan mengatasi persoalan pupuk yang dikeluhkan petani tambak di Lamongan.

“Inti dari kedatangan saya ke sini untuk menyelesaikan masalah dan pupuk bersubsidi akan segera kami selesaikan. Selain itu, berkaitan dengan pupuk bersubsidi ini tidak ada masalah, jadi untuk jangka pendek, jatah padinya ditarik dulu untuk digunakan dalam waktu singkat,” tegas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, di Guest House Pemkab Lamongan.

Tak hanya itu, kedatangan kementan ke Lamongan tak luput, merespon surat dari Pemkab Lamongan melalui Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan demo dari para petani tambak Kabupaten Lamongan bertujuan meminta alokasi tambahan pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

“Saya berkunjung ke sini berharap permasalahan petani bisa teratasi dan akan segera kami tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang sudah ada solusi bahkan semuanya juga bisa menerima,” ujarnya.

Selain itu, ditegaskan Sarwo Edhy, para petani tambak di Lamongan juga sebenarnya termasuk petani tanaman pangan. Karena tambahnya, menurut laporan yang diterima disaat saat musim kemarau, petani tambak di Lamongan juga lahannya beralih fungsi untuk ditanami padi.

“Menurut laopran yang masuk ke kementerian, petani tambak di Lamongan bukan hanya bertabur ikan, ada juga ditanami padi, dan kebutuhan pupuk bersubsidi juga untuk tananam padi. Berarti secara otomatis petani tambak juga berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, yang terpenting, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)-nya akan kami siapkan, kami bisa memerintahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. RDKK itu penting untuk mengeluarkan pupuk bersubsidi,” tuturnya menegaskan.

Lebih jauh dikatakan Sarwo Edhy, untuk menyelesaikan masalah kekurangan pupuk dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani tambak merupakan solusi jangka pendek yang harus terselesaikan dalam kurun waktu dekat.

“Itu untuk jangka pendek, silahkan pak Bupati Lamongan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk segera menyiapkan pengajuanya,” jelasnya menambahkan.

Sementara Kata Sarwo Edhy, untuk jangka panjangnya, antar Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) akan saling berkoordinasi.

“Untuk jangka panjangnya, nantinya akan ada surat ke Menteri KKP ke Menteri Pertanian, kalau petani tambak tetap akan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, karena Menteri Pertanian segeta berkirim surat ke Menteri Keuangan,” katanya menandaskan.

Selain itu, dikatakan Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM, sebelumnya, dirinya sudah mendapat bocoran dari Ditjen PSP karena pupuk bersubsidi sudah bisa didapatkan para petani tambak dan atas tuntasnya persoalan itu.

“Alhamdulillah, Saya lega,” adalah kalimat pertama yang meluncur dari Bupati Fadeli usai berdialog dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI Sarwo Edhy di Guest House Pemkab Lamongan.

Karena rupanya, menurut Fadeli, Kementan memiliki pemahaman yang sama dengan Pemkab dan petani budidaya Lamongan. Bahwa petani budidaya bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan mereka.

“Dialog tersebut juga memberikan solusi kongkrit, dalam waktu 4 hari kedepan Sarwo Edhi menjanjikan alokasi pupuk sudah normal seperti tahun lalu dan bisa dimanfaatkan petani budidaya,” ujarnya.

Bahkan Bupati Fadeli menyampaikan, kedatangan Ditjen PSP merupakan bentuk respon cepat dari Menteri Pertanian.

“Pak Menteri langsung menerjunkan pak ditjen ke sini. Dan Alhamdulillah ini dikembalikan ke aturan kemarin. Dan sebetulnya menurut saya tidak ada yang salah di tingkat kementerian,” katanya.

Bupati Fadeli juga menegaskan, di Lamongan tidak perlu dibedakan antara petani tanam dan petani tambak.

“Masalah budidaya masalah pertanian itu sudah jadi satu, di Lamongan ini masalah pertanian dan perikanan jadi satu, kita tidak perlu merubah peraturan,” ujarnya usai dialog bersama Ditjen PSP Sarwo Edhy dan para petani.

Beruntung, tenggat waktu 4 hari yang diminta petani budidaya Lamongan agar pupuk bersubsidi disalurkan ternyata dipenuhi lebih cepat.

Sehari kemudian pupuk untuk petani budidaya sudah disalurkan di wilayah Kecamatan Turi dan Kalitengah, Sabtu (8/2/2020).

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Rujito mengungkapkan penyaluran ke petani Sabtu 8 Februari 2020 untuk pupuk Urea 426 ton dan SP-36 sebesar 115 ton.

“Ini adalah respons cepat Kementerian Pertanian usai dialog tripartit antara Bupati Fadeli, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Sarwo Edhy bersama perwakilan petani budidaya kemarin,” tandanya. (aju/zen/yan)