Potensi Pajak Minerba Tambang Pasir Lumajang Belum Optimal

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengatakan bahwa tambang pasir di Lumajang bagaikan emas hitam Jawa Timur yang cukup potensial. Namun potensi yang besar masih belum diimbangi dengan penerimaan pajak minerba dari tambang pasir yang belum optimal. “Dari target 37 milyar tahun lalu hanya terealisasi 11 milyar,” kata Bupati saat berkonsultasi tentang tata kelola tambang pasir ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (23/08/2020).

Dijelaskanya, hal itu dilatarbelakangi dari masih belum rampungnya problematika tambang pasir, seperti konflik sosial, inkonsistensi IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), stockpile illegal, sengkarut armada pasir, kebocoran Surat Keterangan Angkutan Barang (SKAB), penambang pasir dan harga jual pasir.

Menyelesaikan carut marut permasalahan tambang pasir di Lumajang disampaikan Bupati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai upaya ditempuh agar satu persatu problematika tambang pasir dapat diselesaikan. “Moratorium yang sekian waktu masih kami tutup akan segera kami buka sambil tadi saya konsultasikan kepada Ibu Gubernur terkait tata kelola tambang pasir mulai dari perencanaan jalan khusus tambang pasir hingga pembangunan stockpile terpadu,” ungkapnya.

Terkait rencana pembangunan stockpile terpadu, Bupati mengungkapkan bahwa pembiayaannya tidak mampu hanya ditopang dari APBD Kab. Lumajang saja. Bupati optimis apabila ada sinergisitas Pemkab dengan Pemprov Jatim, tata kelola tambang pasir akan semakin cepat diselesaikan.

“Karena pembiayaan tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten Lumajang, memungkinkan pembiayaan lain, tadi ada beberapa alternatif misalnya menggunakan regulasi SMI atau Sarana Multi Infrastruktur dari Kementerian Keuangan yang memungkinkan adanya peminjaman modal dari mekanisme SMI, sekiranya ada sinergi dengan Pemprov Jatim tentu ada percepatan tata kelola tambang pasir di Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menanggapi bahwa hal – hal yang menimbulkan gejolak sosial terkait tambang pasir di Lumajang harus segera dicarikan solusi. Gubernur memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi secara intens dengan Pemkab. Lumajang terutama terkait mekanisme pembangunan stockpile terpadu. “Insya Allah kita akan ketemu format berkaitan dengan stockpile,” terangnya. (adi/syn)