7 Ribu Bidang Tanah Aset Pemkot Belum Bersertifikat

Wamen Agraria Siap Selesaikan Konflik Beda Kepentingan

Memontum Kota Malang – Walikota Malang, Sutiaji bersama Bupati Malang Drs HM Sanusi MM dan Walikota Batu Dewanti Rumpoko mendampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra menyerahkan sertifikat tanah pada warga Kota Malang bertempat di Taman Garuda Wonosari, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Selasa (1/9/2020) pagi.

“Atas nama pemerintah Kota Malang kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di bumi Arema Bapak Wakil Menteri,” sambut Sutiaji. Dalam kesempatan itu Sutiaji menyampaikan target sertifikasi tanah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota saat ini terlampaui. Dia juga mengungkapkan tanah di Kota Malang yang belum terdaftar dan tersertifikasi sebanyak 6.000 sampai 7.000 tanah.

“Aset Kota Malang saja yang belum tersertifikasi lebih dari 6000 sampai 7.000 nanti ditargetkan BPN Kota Malang bisa menangani berapa nanti pemerintah kota Malang akan menganggarkan,” jelasnya.

Harapannya dengan sistem kepemilikan tanah yang jelas, mampu menghindari konflik sosial terkait masalah status tanah dan sebagainya. Namun sutiaji menyampaikan, proses penanganan sertifikasi tanah di Kota Malang berjalan dengan baik dan konflik sosial berkaitan dengan kepemilikan tanah relatif tidak ada di Kota Malang.

“Kerja sama terkait penanganan sertifikat tanah berjalan dengan baik, konflik sosial berkaitan dengan tanah relatif tidak ada di kota Malang. Itu menunjukkan bahwa kepala BPN berjalan dengan baik, patut kita syukuri dan mendapatkan apresiasi atas kerja dan kinerja BPN, ”tambahnya.

Sutiaji pada kesempatan itu juga menyampaikan keluhan dari Kabupaten Malang dan Kota Batu terkait kesulitan pengolahan tempat wisata yang masuk tanah kepemilikan Perhutani. “Menyuarakan persoalan yang dikeluhkan oleh Kota Batu dan Kabupaten Malang terutama berkaitan dengan maslah Perhutani, terkait pengoptimalan pantai yang kadang-kadang susah disentuh oleh pemerintah daerah, ” keluhnya.

Kemudian dia juga mengeluhkan problem yang dihadapi Pemerintah Kota terkait pengembang yang enggan menyerahkan Pasum dan Pasos kepada pemerintah dengan berbagai alasan. “Problem di kota ada pengembang rata-rata para pengembang itu tidak mau menyerahkan Pasum dan Pasosnya kepada pemerintah kota alasannya belum selesai,”ujarnya.

“Mohon ada regulasi yang lebih menguntungkan pada masyarakat,” tambanya. Acara kemudian dilanjut dengan penyerahan sertifikat kepada perwakilan dari masyarakat yang diberikan langsung oleh wakil menteri agraria dan tata ruang, Surya Tjandra didamping kepala daerah masing-masing, baik dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Disisi lain Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra mengungkapkan saat ini Digitalisasi yang menjadi takeline kementerian saat ini untuk mempermudah dan memberi kepastian administrasi tanah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari manipulasi data dan mempermudah investasi.

“Takeline dari kementerian Kami adalah Digitalisasi, seluruh dokumen pertanahan diharapkan menjadi dokumen digital, kita bisa memastikan dan ada kepastian lebih jelas sehingga manipulasi susah, terus juga yang paling penting barangkali kalau ingin investasi,” ujarnya.

Surya juga menyampaikan harapannya untuk tahun 2024 semua tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar di BPN. “Diharapkan tahun 2024 seluruh tanah di seluruh Indonesia itu terdaftar apakah itu masuknya kepemilikan atau masih yang belum sertifikat tapi terdaftar di BPN,” ujarnya.

Terkait keluhan Walikota Malang, Surya mengatakan persoalan tersebut memang tugas Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikannya.“Memang memunculkan kerumitan-kerumitan karena sektor ini (perhutanan dan wisata) saling tidak bekerja sama, ketika kamu ditunjuk jadi wakil menteri, salah satu tugas pokoknya adalah membantu membereskan persoalan konflik agraria seperti ini, konflik karena ada perbedaan kepentingan, ” tandasnya. (cw1/man)