Denny Indrayana Nilai Pemerintah Masih Belum Sepenuhnya Fokus Hukum Korupsi

Memontum Kota Malang — Pemberantasan korupsi dianggap masih terlalu tumpul, meskipun para aktivis dan pejuang Antikorupsi berjuang hingga berdarah-darah. Terbukti dari target 50 kasus nasional, tapi hanya terungkap tidak sampai 30, itupun berujung pada masa hukuman dan berjalan tidak sesuai harapan. Bahkan banyak jatuh korban tuduhan fitnah kepada para aktivis Antikorupsi dan jajaran KPK.

Hal ini disebabkan karena fokus pemerintah saat ini berorientasi pada ekonomi. Sementara hukum tidak dikedepankan. Pun pejabat yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepresidenan atau Kementerian yang berkaitan hukum, tidak berasal dari kalangan hukum yang kompeten.

Hal ini diungkapkan Prof. Dr. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D dalam kuliah tamu bertemakan “Regulasi Penataan Hukum Dan Kelembagaan Penanganan Korupsi di Indonesia : Konsepsi dan Implementasinya” di Gedung F-2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Selasa (19/12/2017).

Pemaparan yang disampaikan Wamenkumham 2011-2014 ini, bukan karena dirinya sudah tak terlibat dalam struktur Kementerian era ini, melainkan pemaparan sejak dirinya terlibat hingga perkembangan penanganan korupsi di Indonesia saat ini.

“Saat itu, upaya penegakan hukum KPK berbenturan dengan Polri karena sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat petinggi Polisi. Tentunya hal ini semakin menyulitkan KPK dalam tugasnya. Selain Polri dinilai tidak netral, ternyata juga terlibat. Hingga muncul perseteruan KPK vs Polisi, antara Cicak dan Buaya, sebagai sebuah frame mengecilkan arti KPK yang disimbolkan cicak dengan penangkapan Antasari Ashar, Abraham Samad, dan lainnya, setelah KPK menyeret beberapa pejabat Polri. Hingga perseteruan KPK vs Polri pun berjilid-jilid,” jelas Denny.

Visitor Profesor di Melbourne University Law School menambahkan, tantangan yang dihadapi KPK dalam pemerintahan saat ini, diantaranya bukan masuk skala prioritas, pemahaman Presiden atas KumHamTasKor, Political Corruption Landscape, cengkeraman oligarch, dan pelemahan KPK.

Laman: 1 2