Denny Indrayana Nilai Pemerintah Masih Belum Sepenuhnya Fokus Hukum Korupsi

Terlebih menuju Pilpres 2019, lanjut Denny, Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan program ekonomi, dibandingkan penanganan hukum. Hal ini ditunjukkan apresiasi pemerintah terhadap hukum yang rendah.

“Seperti Satgas Saber Pungli tidak jelas progressnya, kebijakan pemerintah menunda RUU Perubahan UU KPK, memilih kader muda selaku Kapolri, menunda Densus Polri Antikorupsi dimana sebenarnya ajang pembuktian Polisi bersih di mata masyarakat, memilih tokoh Antikorupsi di lingkaran Presiden, mengangkat Saldi Israel selaku Hakim Konstitusi, dan lainnya. Pun keputusan MK terkait hak angket KPK, menunjukkan tidak tegasnya MK sebagai lembaga hukum tertinggi,” papar Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada ini.

Diharapkan dari paparan tersebut, mahasiswa memahami bagaimana hukum saat ini berpihak, khususnya penanganan korupsi. Sehingga mahasiswa sebagai generasi muda agen perubahan, dapat mendorong pengungkapan korupsi dan memberikan efek jera, sehingga dapat menekan tingginya angka korupsi, sekaligus mahasiswa dapat mengambil sikap konstruktif.

Sementara itu, Rektor Unidha Prof Dr Sukowiyono SH, MHum mengatakan, sebagai calon pemimpin bangsa, sejak dini mahasiswa harus ditanamkan sikap Antikorupsi sekaligus sebagai pegiat Antikorupsi.

“Kalaupun sebagai seorang pejabat tidak akan memiskinkan rakyat dengan korupsi. Jika sikap Antikorupsi sudah dijiwai, maka kultur korupsi bagi pejabat akan hilang. Pun kultur yang terjadi di masyarakat, seperti contoh kecil pelanggaran lalu lintas jangan ada kata damai. Karena masyarakat membuka peluang korupsi, maka aparat pun tak segan. Dan yang terjadi terbentuk image negatif karena mental masyarakat tersebut. Demikian sebaliknya aparat jangan semena-mena mencari kesalahan, karena tidak langsung itu perbuatan korupsi kecil,” jelas Suko, sapaan akrabnya.

Menurutnya, jika indeks persepsi terhadap korupsi terus digalakkan, maka Indonesia dipercepat berubah seperti Singapura dan Jepang.

“Jika tidak, maka bahaya. Karena rakyat miskin berkembang semakin banyak, maka akan terjadi chaos. Sebab mereka tidak ada pilihan lain jika untuk makan saja sudah sulit. Pemerintah harus berhati-hati. Jangan menganggap remeh karena selama ini orang-orang masih sabar, karena bangsa ini adalah bangsa yang sabar, dimana koruptor setelah diadili ternyata bisa terpilih lagi,” tukasnya. (rhd/yan)

Laman: 1 2