Percepatan Transformasi Layanan Publik, Kemenag Harus Melayani Seluruh Agama

Memontum Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag), menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021. Kegiatan ini, mengangkat tema ‘Percepatan Transformasi Layanan Publik’. Serta, digelar secara luring dan daring, mulai Senin-Rabu (5 – 7 April 2021).

Rakernas diikuti 705 jajaran Kemenag, Pejabat Eselon I Pusat. hingga Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten. Membuka Rakernas, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, meminta seluruh jajarannya untuk memperbaiki niat dan mind set.

Baca juga:

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

“Pertama kali saya berada di kementerian ini, saya telah menyatakan bahwa agama harus menjadi inspirasi. Dan Kementerian Agama harus menjadi kementerian yang melayani seluruh agama, bukan hanya Islam saja. Mind set ini harus dimiliki seluruh jajaran Kemenag,” tegas Menag Yaqut, Senin (05/04) lalu.

Hal tersebut, diperlukan untuk mewujudkan mandatori yang dititipkan kepada Kemenag. “Saat saya ditunjuk sebagai Menteri Agama, menjadi pembantu Presiden Joko Widodo, beliau menitipkan beberapa mandatori, antara lain: pertama, moderasi beragama dan kedua, perbaikan tata kelola organisasi,” ungkap Yaqut Cholil Qoumas yang sering disapa Gus Menteri.

Menurut Menag, Penguatan moderasi beragama tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Menag, saat ini ada sebagian warga yang terjebak dalam dua titik ekstrem, kiri dan kanan, liberal dan konservatif. “Dua titik ini ingin kita satukan dalam ruang yang bernama moderasi beragama,” sebut Gus Menteri.

“Ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjadikan pemahaman dan perilaku keberagamaan kita berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrem kiri dan tidak kanan, tidak liberal dan tidak konservatif,” imbuhnya.

Hal ketiga, yang menjadi mandatori adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menag menginginkan pelayanan publik di Kementerian Agama dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan perkembangan teknologi. Menag mengaku masih mendapat masukan dari masyarakat terkait layanan Kemenag yang panjang dan berbelit. Gus Menteri meminta jalur layanan itu bisa dipotong agar lebih ringkas dan cepat.

Untuk mewujudkan percepatan transformasi publik, Gus Menteri menyampaikan bahwa saat ini tengah disiapkan Situation Room dan Super Apps. Situation Room, digunakan untuk memantau perkembangan dan pergerakan dinamika masyarakat, baik sosial, politik, maupun keagamaan agar Kemenag bisa memberikan respons secara cepat. Dan Super Apps, yang disiapkan untuk menjadi jembatan dari semua aplikasi layanan yang ada di Kementerian Agama.

Menag juga meminta, seluruh jajarannya untuk berperan aktif dalam mewujudkan program mandatori ini. “Saya mohon dukungannya bersama untuk mewujudkan program-program ini,” tegasnya. (hms/nag/aye/ed2)