Refleksi Akhir Tahun UB Hadapi Persoalan Bangsa dan Internasional

Memontum Kota Malang——Universitas Brawijaya (UB) menggelar Refleksi Akhir Tahun 2017 bertemakan “Refleksi UB dalam Menghadapi Persoalan Bangsa dan Internasional” yang diikuti jajaran Rektorat, Dekanat, pimpinan lembaga, dan awak media, di Ruang Jamuan Gedung Rektorat UB lantai 6, Jum’at (29/12/2017). Ada 5 pokok utama bahasan yang diangkat dalam Refleksi Akhir Tahun UB, diantaranya Internasional, netralitas dan independensi UB dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres, bidang Ketahanan Pangan, bidang Politik dan HAM, serta Kesehatan.

Dalam bidang internasional, UB mengambil sikap terkait pernyataan presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengenai penetapan status Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebagai PTN, UB mendukung sikap pemerintah Indonesia yang mengecam kebijakan Presiden AS tersebut. “Pernyataan sikap ini didasari pada UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. UB bersama pemerintah serta rakyat Indonesia tetap konsisten mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya,” jelas Rektor UB Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS.

Tak hanya dukungan moril, mulai tahun 2018 UB akan memberikan dukungan kongkrit berupa ”Beasiswa Perdamaian” kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Palestina untuk program Pasca Sarjana (S2 dan S3). Selain itu, pelatihan ketrampilan kepada masyarakat Palestina, seperti pelatihan pengembangan budidaya sapi dan kambing, baik di kamp pengungsian dan wilayah Palestina, serta program ”Dokter dan Perawat Mengabdi” untuk memberikan bantuan kesehatan dan pelatihan ketrampilan medis bagi warga negara Palestina yang berada di kamp pengungsian di wilayah Yordania. “Alasan kenapa harus PNS, karena usai kuliah mereka pasti akan kembali ke Palestina. Dana yang digelontorkan untuk beasiswa lebih dari 2 Milyar, untuk jumlah mahasiswa tergantung permintaan Palestina,” jelas Bisri.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019, UB sebagai institusi pendidikan bersikap netral terhadap setiap pasangan calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon Presiden. “UB bersikap netral, namun UB membuka wadah bagi diskusi dan wacana politis yang bersifat akademis, netral, dan objektif, melalui diskusi yang digelar mahasiswa dan dosen FISIP,” ungkap Bisri.

Dalam bidang ketahanan pangan, UB mengajak para alumni untuk kembali ke daerahnya, terutama desa tempat alumni berasal untuk membantu para petani dalam membangun pertanian, mulai dari pembibitan hingga distribusi kepada pengepul, percontohan petani, ketersediaan informasi tentang budidaya. Sehingga dapat memberikan hasil tani yang maksimal serta mendukung upaya ketahanan pangan.

Di bidang Hukum dan HAM, UB memfokuskan pada arah Pembangunan Hukum di Indonesia yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2017) semakin kurang jelas. Salah satu indikasinya adalah rendahnya kinerja DPR RI dalam menghasilkan UU yang telah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kedua, masih banyaknya UU produk DPR RI yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian pasal atau seluruh subtansinya. Ketiga, terdapat UU yang subtansinya saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan terjadinya konflik norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Sebagai solusi, UB memberikan 2 rekomendasi. Pertama, dibentuk lembaga khusus Leading Sector dalam merancang dan merumuskan Arah Pembangunan Hukum Nasional ke depan. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mendorong pihak eksekutif memberdayakan kembali Komisi Pembaharuan Hukum Nasional. Kedua, Presiden, DPR dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, hendaknya meningkatkan komitmen yang kokoh dan tanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum nasional. Mereka harus memberikan keteladanan yang genuin agar dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Di bidang kesehatan, kemunculan kembali penyakit Difteri, menggugah UB melakukan penelitian ilmiah untuk memproduksi vaksin-vaksin untuk ”tropical new emerging diseases”. Tak hanya Difteri, UB juga peduli penderita Diabetes Melitus di Indonesia, melalui Biosains Institute dibawah pimpinan Prof Fatchiyah, M.Kest, PhD yang berhasil menciptakan dan memproduksi alat deteksi dini Diabetes Melitus untuk pasien “DM Tipe 1″ berbasis “Reverse flow Immunochromatoghraphy” atau “Rapid Test Autoimmunue Marker autoantibodi GAD65”. UB bekerja sama dengan Kemenkes RI, PT. Biofarma, dan KPRI UB untuk memproduksi dan mengedarkan alat ini secara massal dengan harga terjangkau pada segala kalangan social ekonomi.

Selain itu, melalui bidang pelestarian produk herbal produksi minyak Atsiri dan produk turunannya oleh Atsiri Institute yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS. UB secara aktif telah memperkenalkan produk minyak Atsiri dan produk turunannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pun dalam bidang pelestarian dan pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia, UB juga sangat aktif dalam mengembangkan penelitian tentang herbal and traditional medicine di bawah UB Traditional Medicine Research Centre yang dipimpin oieh Prof Muhaimin Rifai. UB telah bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti Ritzumeikan University (Jepang), Nagoya University (Jepang), La Trobe University (Australia) dan Korea University (Korea). Dan akan bekerjasama dengan universitas di Yordania dan Taiwan, dalam mengembangkan penelitian herbal medicine dan pelestarian obat-obatan tradisional.

“Ijin produksi massal DM tipe 1 sudah turun Oktober, tinggal ijin edar. Diupayakan Meningitis menjadi target produksi berikutnya. Terlebih Minyak Atsiri sudah bisa kita produksi, bahkan ada permintaan dari Mustika Ratu. Meski UB memiliki lebih dari 300 paten, namun tantangannya pada kualitas dan belum bisa diedarkan, karena syarat mekanisme UB harus PTN BH, sementara UB masih PTN BLU. Inilah kelemahan sistem di Indonesia,” tukas Bisri. (rhd/yan)