Sampaikan LKPj 2021 di Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Bupati Yuhronur Beberkan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membeberkan berbagai capaian pembangunan daerah tahun 2021. Sejumlah kinerja positif, dicatatkan oleh Kabupaten Lamongan, meski masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.

Capaian pembangunan tersebut, dilaporkan Bupati Yuhronur, dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur mengungkapkan berbagai capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks reformasi birokrasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani hingga indeks ketahanan pangan.

Diungkapkan Bupati Yuhronur, IPM Lamongan tahun 2021, mengalami peningkatan. Yakni, pada angka 73,12 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, sudah mulai tumbuh positif walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Dimana pada tahun 2020, tambah Bupati, pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi 2,65 persen dan pada tahun 2021 tumbuh 3,43 persen. Sementara untuk inflasi tahun 2021 terkoreksi positif sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun lalu diangka 1,88 persen.

“Capaian perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus meningkat. Tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Lamongan sebesar 96,57 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 91,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,24 poin dari 5,13 persen, menjadi 4,90 persen. Sementara nilai tukar petani Lamongan tahun 2021, terealisasi sebesar 106,81 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya diangka 104,84. Tentu, ini berbanding lurus dengan indeks ketahanan pangan kita yang terealisasi sebesar 0,16 dan terkategori sangat tahan pangan,” ucapnya, Selasa (22/03/2022).

Atas capaian-capaian kinerja yang terus menunjukkan tren positif tersebut, lanjut Bupati Yuhronur, Pemkab Lamongan pada tahun 2021 meraih banyak prestasi. Bahkan, lebih dari 14 penghargaan diterima, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun lembaga non pemerintah atas kinerja dalam penyelenggaraan daerah.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

“Penghargaan tersebut diantaranya prestasi di bidang keuangan ditunjukkan dengan diterimanya penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala BPK Jatim dan penganugerahan WTP menjadi lima kali berturut-turut dari Menteri Keuangan RI,” jelasnya.

Sementara prestasi Bidang Kesehatan, Pemkab Lamongan diganjar penghargaan tertinggi, Swasti Sabha Wistara dari Menkes. Penghargaan juga datang dari Ombudsman RI atas kepatuhan standart pelayanan publik dengan nilai kepatuhan tinggi (zona hijau).

“Bahkan untuk diketahui bersama, Pemkab Lamongan berhasil menjadi rangking 3 tingkat Provinsi Jatim dan 10 besar terbaik nasional dalam bidang pengawasan kearsipan,” bebernya.

Bupati Yuhronur juga menjelentrehkan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.975.014.085.284,78 atau setara 100,08 persen dari nilai target Rp Rp 2.972.747.645.504. Belanja dan transfer terealisasi sebesar Rp 2.871.178.832.801,56 atau sebesar 94,98 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp 3.022.672.092.110.

“Sedangkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 51.075.446.606,49 atau 102.31 persen dari yang telah direncanakan sebesar Rp 49.924.446.606,” imbuhnya.

Selanjutnya, dokumen LKPj yang disampaikan Bupati Yuhronur tersebut akan dikaji oleh komisi-komisi di DPRD Lamongan, yang kemudian disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan. (zen/sit)