DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ 2021

Memontum Trenggalek – Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengikuti rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2021. Bertempat di graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek, rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam.

“Hari ini kita rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ APBD tahun 2021. Dari jawaban bupati itu, intinya semua fraksi untuk sementara bisa menerima atas jawaban itu,” ungkap Samsul, saat dikonfirmasi seusai rapat, Kamis (07/07/2022) siang.

Dikatakan politisi PKB ini, selebihnya jawaban dari eksekutif, itu akan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat. Baik di tingkat komisi maupun di fraksi. “Selanjutnya, hasil rapat ditingkat komisi dan fraksi ini akan disampaikan pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Syah menyampaikan beberapa hal yang menjadi koreksi agar kedepannya Trenggalek, bisa lebih baik lagi. “Ini menjadi koreksi kita, meskipun BPK memberikan penilaian WTP, tapi ini tetap menjadi pemacu untuk bagaimana kita dengan DPRD untuk membangun Kabupaten Trenggalek, menjadi lebih baik termasuk bagaimana kita meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” terang Wabup muda ini.

Baca juga:

• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS
• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total

Mantan anggota DPRD Trenggalek ini menuturkan, jika hampir semua fraksi di DPRD menyoroti penurunan PAD. “Tadi, hampir semua fraksi menanyakan terkait penurunan PAD, belanja modal dan juga silpa. Dan ini menjadi PR kita, karena mau tidak mau karena kita baru saja keluar dari Covid-19. Inilah yang menjadi alasan kita sehingga tidak memenuhi target PAD,” ujarnya.

Mengenai belanja modal yang relatif kecil dari pada belanja pegawai, Wabup Syah menekankan, jika semua itu sudah ada targetnya. Sedangkan Trenggalek, untuk belanja pegawai selalu mengalami penurunan.

“Tadi kita sampaikan di tahun 2020, belanja pegawai kita belanja pegawai kita ada 46persen dari total APBD dan di tahun 2022. Sebenarnya, ini sudah turun menjadi 41persen. Akan tetapi karena ada perubahan beberapa peraturan, sehingga dengan nilai seperti itu seakan terlihat besar,” papar Wabup Syah.

Jika dilihat secara prosentase, tambahnya, memang ada penurunan. Sesuai target dari Bupati Trenggalek, bahwa kedepannya nilai belanja pegawai harus berada di bawah angka 40 persen. Sedangkan untuk belanja modal, ke depan akan lebih ditingkatkan. Terkait hasilnya, nanti akan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. (mil/sit)