Gelar Rapat Kerja bersama Tiga OPD, Komisi III DPRD Trenggalek Beri Catatan Penting

Memontum Trenggalek – Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja (Raker) dengan memanggil tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPRD Trenggalek, itu sekaligus melakukan evaluasi kinerja.

Dalam rapat tersebut, masing-masing anggota Komisi III memberikan masukan kepada OPD, agar program yang dilaksanakan bisa berjalan maksimal. “Hari ini, Komisi III memanggil beberapa OPD mitra, yang diantaranya adalah Dinas PUPR, Dinas PKPLH dan Dinas Perhubungan. Intinya, kita ingin melakukan sinkronisasi, khususnya dengan tiga OPD ini. Alasannya, tentu ada korelasi diantara tiga OPD itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Kamis (02/03/2023) siang.

Dirinya menjelaskan, terkait pelabuhan Prigi, meski pembangunannya merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi, akan tetapi untuk Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan bagaimana pelabuhan Prigi ini segera terwujud. Komisi III menilai,.banyak faktor demi terwujudnya Pelabuhan Prigi ini. Salah satunya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemkab Trenggalek dengan Pemprov Jatim.

“Kita ingin Pelabuhan Prigi ini terwujud dan segera beroperasi seperti yang diharapkan masyarakat. Jika ini terwujud, kita yakin akan ada potensi yang luar biasa utamanya di sektor ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, soal Indeks Kota Hijau (IKH), Komisi III menyoroti masih adanya sampah dijalan-jalan. Hal itu menjadi fokus wakil rakyat, karena belum bisa dikatakan suatu daerah memiliki predikat Kota Hijau kalau masih banyak sampah yang berkeliaran.

“Ini akan mengurangi faktor pendukung Indeks Kota Keripik. Kalau alasan yang disampaikan dinas terkait tadi adalah minimnya armada pengangkut sampah serta operasionalnya. Ditambah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kita terlalu jauh,” kata Pranoto.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

Menurut kajian dari Dinas PKPLH, sambungnya, dalam waktu dekat penanganan sampah akan lebih dimaksimalkan. Mengingat masih ada sedikit anggaran sekitar Rp 200juta yang bisa digunakan untuk operasional.

“Sisa anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membuat tempat pembuangan sampah (TPA, red) sementara. Jadi nanti, tidak ada alasan lagi tempat pembuangannya jauh dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kedepannya, Dinas PKPLH juga sudah mengajukan anggaran terkait pengembangan TPA sementara ke Bakeuda. Intinya, jika hal itu merupakan suatu kebutuhan dan bukan keinginan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan TPA, Bakeuda secara tangan terbuka mengupayakan untuk anggaran pengembangannya.

Sedangkan untuk Dinas PUPR, Komisi III menanyakan adanya temuan-temuan soal infrastruktur utamanya jalan berlubang. “Ini menjadi atensi kita (Komisi III), saat melakukan kunjungan dalam daerah melihat ada jalan berlubang itu sangat memprihatinkan. Makanya kita ingin bersama-sama mencari solusi untuk penanganan infrastruktur ini agar lebih baik lagi,” jelas Politisi PDI-Perjuangan.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR kepada Komisi III, bahwa perbaikan infrastruktur akan dilakukan usai musim hujan selesai. Sehingga, kualitas pekerjaannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. “Logikanya, kalau hari ini hujan kemudian jalan di hot mix, tentu akan sulit dilakukan. Karena kondisi jalan berlubang usai hujan pasti akan tergenangi air. Yang jelas jika musim hujan ini bisa sedikit reda, maka dipastikan perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya. Sepanjang hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Pemerintah Daerah,” paparnya. (mil/sit)