Kota Batu
Optimalkan Pasar Induk Among Tani, BPPW Jatim Minta Pemkot Batu Tata Pedestarian Kawasan Pasar

Memontum Kota Batu – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Dirjen Kementerian PUPR meminta Pemkot Batu untuk menata pedestarian depan pasar atau kawasan Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Hal itu disampaikan, seiring telah rampungnya pelaksanaan pengerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, yang dibuat pada tahun 2020 dan disempurnakan pada tahun 2021 yang lalu.
Disampaikan Satuan Kerja Wilayah 2 BPPW Jawa Timur Dirjen Kementerian PUPR, Any Virgyani, bahwa kondisi pedestarian depan Pasar Induk saat ini bergelombang. Sehingga, jika memungkinkan anggaran APBD Pemkot Batu, bisa disentuh untuk diperbaiki.
“Kami berharap, Pemkot Batu bisa menindaklanjuti untuk menata pedestarian depan Pasar Induk. Karena, dilihat kondisinya bergelombang,” terangnya, saat berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Senin (22/05/2023) tadi.
Baca juga :
- Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
- Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
- Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
- Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
- Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil
Masukan itu disampaikannya, ujar Any, guna mengoptimalkan supaya Pasar Induk kelihatan lebih nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Itu pun, anggarannya juga harus disesuaikan dengan yang ada.
Dalam pembangunan Pasar Induk, urainya, Kementerian PUPR sudah sesuai dengan DED yang dibuat tahun 2020 dan disempurnakan pada tahun 2021. Kalau nantinya ada penambahan gate parkir, WiFi serta penataan pedestarian, itu semua usaha dari Pemkot Batu.
“Kami berharap, Pasar Induk ini menjadi yang terbaik. Jika dianggarkan lagi, maka penataan pedestarian dan pengadaan tambahan pasar ini dilaksanakan oleh Pemkot Batu,” paparnya.
Seperti diketahui, Pasar Induk Among Tani dibangun sejak tahun 2021 dengan menelan anggaran APBN sebesar Rp 168 miliar dan ditargetkan Mei 2023 ini tuntas. Sedangkan, informasi di lapangan menyebutkan bahwa awal Juni 2023, bakal diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. (put/sit)
















