Tekan Risiko Stunting di Kota Malang, Dinsos P3AP2KB Bidik FKUB hingga Lurah

Memontum Kota Malang – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang mencatat bahwa saat ini ada sebanyak 3.048 bayi yang berisiko stunting di Kota Malang. Karenanya, upaya antisipasi dan beberapa langkah sosialisasi akan terus dilakukan.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika ada beberapa sebab bayi mengalami risiko stunting. Seperti, pola asuh pada bayi, kemudian kesehatan dari bayi dan pernikahan usia dini.

“Misalnya karena orang tuanya kerja, akhirnya sang bayi dititipkan. Lalu mengenai kesehatan bayi, itu bisa dipicu karena hamil di bawah usia 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan maupun dari sisi kejiwaan, tentunya dari orang tua belum siap,” ujar Donny, Rabu (28/06/2023) tadi.

Dari beberapa sisi itu, ujar Donny, pihaknya akan bekerjasama atau kolaborasi dengan dinas atau Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana, pihaknya akan mendata masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan, untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan akan kesehatan ibu dan anak.

“Kami kesulitan terkait dengan pranikah terhadap calon pengantin yang beragama non muslim. Itu karena, mereka melakukan pemberkatan di tempat ibadah. Ini yang nantinya akan kita cari solusi dan pendekatan. Seperti, dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bisa masuk ke situ,” jelasnya.

Baca Juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Tidak hanya itu, tingkat kehadiran pada bulan timbang, pun juga termasuk bisa menjadi bagian risiko stunting. Di Kota Malang sendiri, saat ini kehadirannya bulan timbang masih 75 persen. Padahal dalam aturan Permenkes, bulan timbang harus 85 persen.

“Karena angka tersebut, nanti akan signifikan membantu jumlah kehadiran. Sehingga, kalau jumlah kehadiran bayi itu ada banyak, kita harapkan yang datang ke posyandu itu sehat. Sehingga, prosentasenya bisa menurunkan jumlah risiko stunting,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta keterlibatan dari berbagai pihak, terutama lurah dan camat yang ada di Kota Malang. Caranya, untuk bersama-sama memerangi masalah stunting yang ada. Diharapkan, angka-angka stunting di Kota Malang bisa turun dengan maksimal.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan pak lurah dan pak camat, supaya masyarakat yang punya Balita juga bisa menimbangkan bayinya di Posyandu terdekat,” imbuhnya. (rsy/sit)