Musrenbang Tematik RKPD 2026, Pemuda dan Perempuan Dominasi Usulan Pembangunan Kota Malang

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Senin (16/12/2024) tadi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Muhammad Sailendra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mengakomodir usulan program kegiatan mulai dari Lansia, anak, perempuan, pemuda dan disabilitas. Sehingga, dapat menjadi referensi dan masukan untuk pembangunan berkelanjutan kedepan.

“Tentu harapannya semua unsur masyarakat, seperti Lansia, perempuan, anak dan disabilitas bisa terwadahi. Apakah itu mengenai Sarana Prasarana (Sarprasnya) atau pun peningkatan Sumber Daya Manusianya (SDM),” kata Sailendra.

Tentunya berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang, menurutnya juga turut andil dalam mendukung pelaksanaan tersebut. Sehingga bukan hanya Bappeda saja, namun juga ada dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).

“Untuk di Dinsos P3AP2KB Kota Malang bisa sebagai layanan konseling untuk perempuan korban kekerasan dan pembinaan karang taruna. Kemudian DLH mengenai pembangunan taman ramah lansia dan anak, Disdikbud juga sebagai fasilitas konsultasi untuk anak terkait perundungan,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, menurutnya Musrenbang Tematik ini juga sejalan dengan visi Kota Malang yang inklusif, berdaya saing dan berakhlak sebagaimana tertuang dalam RPJMD. “Kami berharap semua kebutuhan masyarakat dapat terwadahi dan mereka ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak awal Desember. “Pra Musrenbang sudah kami lakukan pada 9 hingga 10 Desember, dilanjutkan verifikasi dan rekapitulasi usulan pada 11 hingga 13 Desember. Hari ini, kami memfinalisasi usulan untuk kemudian diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar perencanaan RKPD 2026,” jelas Dwi.

Dari hasil rekapitulasi, usulan yang diteruskan meliputi, Musrenbang Anak ada 151 dari 157 usulan, Musrenbang Lansia ada 82 dari 123 usulan, Musrenbang Disabilitas ada 183 dari 218 usulan, Musrenbang Perempuan ada 320 dari 336 usulan dan terbanyak usulan Musrenbang Pemuda ada 732 dari 773 usulan. Untuk mayoritas usulan tematik tersebut berfokus pada pemberdayaan, seperti sosialisasi terkait narkoba untuk pemuda dan layanan konsultasi tentang bullying bagi anak.

“Ini belum diakomodir, karena masih akan dilanjutkan ke SIPD. Nanti kita masukkan ke perangkat daerahnya itu, kemudian kita lihat. Kami terus mendorong agar masyarakat memahami bahwa usulan harus sesuai kebutuhan dan terkait dengan program perangkat daerah,” ucapnya.

Namun, Dwi juga mengakui bahwa pengakomodasian usulan bergantung pada kemampuan anggaran daerah. “Semoga pendapatan daerah meningkat, sehingga lebih banyak usulan yang bisa direalisasikan,” imbuh Dwi. (rsy/sit)