Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Malang, Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Optimalisasi Potensi Daerah

Memontum Kota Malang – Sebagai langkah menuju kemandirian fiskal, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Hal itu dikatakannya, seusai menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026, Kamis (23/01/2025) tadi.

Apalagi tema dalam forum tersebut, mengenai penguatan transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Sehingga, potensi-potensi yang ada di Kota Malang harus betul-betul dipahami.

“Kita harus paham potensi di Kota Malang. Sumber-sumber pajak dan retribusi harus kita petakan dengan jelas. Contohnya, berapa titik parkir yang kita punya dan hasilnya sudah optimal atau belum. Tiap tahun harus ada evaluasi terkait potensi ini, sehingga kita bisa mencapai kemandirian fiskal,” kata Amithya.

Perempuan yang kerap disapa Mia ini juga menyampaikan pentingnya implementasi smart city atau inovasi melalui program Integrated Governance and Administration Framework (IGAF). Menurutnya, dengan penerapan IGAF yang baik, berbagai tantangan seperti regulasi dan birokrasi dapat diatasi lebih efektif.

Baca juga :

“Tadi ada masukan dari teman-teman soal regulasi dan debirokrasi. Itu sebenarnya bisa terselesaikan dengan IGAF atau smart city. Jika dijalankan dengan baik, program ini akan memudahkan kontrol dan pelaksanaannya di lapangan,” tambahnya.

Tentu untuk mendorong hal-hal tersebut, DPRD Kota Malang akan terus mengawasi secara intensif terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Termasuk juga akan membuat kerangka besar terhadap program-program tersebut.

“Nanti akan dibuatkan kerangka besar terkait pengawasan kami terhadap program-program turunan. Apakah sasaran program perlu diperluas atau disesuaikan, itu akan kami evaluasi,” katanya.

Di akhir, Mia juga menekankan bahwa DPRD akan memastikan pelaksanaan program-program strategis sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. “Yang jelas, kita buat dulu kerangkanya seperti apa. Baru nanti kami awasi pelaksanaannya,” imbuh Mia. (rsy/sit)