Kawal Serius Koperasi Merah Putih, DPRD Kota Malang Targetkan Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Memontum Kota Malang – Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang berada di 57 kelurahan Kota Malang diharapkan benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menekankan pentingnya pelaksanaan KMP agar tidak hanya sebagai formalitas saja. Namun, diharapkan koperasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, dengan menyesuaikan model usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

“Esensinya KMP ini memang untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Maka pengelolaannya harus disesuaikan dengan kondisi eksisting dan potensi yang memang sudah ada di kelurahan,” ujar Mia, Selasa (08/07/2025) tadi.

Mia juga mencontohkan, salah satunya seperti di Kelurahan Sanan yang dikenal sebagai sentra tempe dan keripik tempe. Keberadaan KMP di sana, menurutnya bisa diarahkan untuk menyokong para pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan pendanaan maupun pembinaan lanjutan.

“Saya yakin tidak semua pelaku usaha tempe di Sanan sudah terjangkau pembinaan. Nah, koperasi baru seperti KMP bisa menyasar yang masih perlu dibantu. Kita tinggal lihat dampaknya terhadap usaha yang sudah ada,” katanya.

Baca juga :

Terkait dengan pendanaan KMP, menurutnya Pemkot Malang telah mengalokasikan dana dari APBD 2025 untuk pembentukan legalitas dengan masing-masing Rp 2,5 juta per kelurahan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan notaris dan proses administrasi lainnya.

“Untuk pembiayaan di tahun ini, sudah kami alokasikan untuk notaris dan legalitas KMP. Itu sudah selesai. Harapan kami, nanti untuk permodalan bisa disokong oleh pemerintah pusat, agar APBD hanya fokus pada administrasinya saja,” ucapnya.

Mia juga mengapresiasi fleksibilitas kebijakan yang memperbolehkan pembentukan KMP melalui koperasi eksisting, menghidupkan koperasi yang lemah, atau mendirikan koperasi baru. Salah satunya telah diterapkan di Kelurahan Bumiayu, yang memanfaatkan koperasi lama yang sudah berjalan.

“Keberhasilan KMP akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas pengurus serta kemampuannya dalam memahami potensi wilayah masing-masing. Bahkan, ketika kami mengumpulkan seluruh kecamatan dan kelurahan, sudah kami sampaikan agar pengurus bisa memperkuat identitas atau karakteristik dari wilayah masing-masing,” lanjutnya.

Menanggapi isu bahwa KMP dianggap sebagai proyek politik pasca Pilkada, Mia memilih untuk menilai kinerja pengurus koperasi berdasarkan hasilnya, bukan proses penunjukannya. “Pilihan atau tidak, yang penting kan nanti kerjanya beres. Semua pengurus pasti mendapatkan peningkatan kapasitas, meskipun mereka sudah punya pengalaman. Itu akan kami pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja,” imbuh Mia. (rsy/sit)