Kota Malang

Optimalisasi Sistem Pembayaran Digital, Dishub Kota Malang Evaluasi Penerapan Parkir QRIS

Diterbitkan

-

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Penerapan pembayaran parkir dengan menggunakan non tunai atau Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS), yang sudah diterapkan sejak Agustus 2024 lalu, akan dievaluasi kembali. Rencana ini, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra.

Pria yang akrab disapa Jaya, itu mengatakan bahwa saat ini sistem QRIS yang digunakan masih tertaut ke rekening pribadi para Juru Parkir (Jukir). Namun demikian, sistem tersebut tetap bisa dimonitor oleh Dishub dan Bank Jatim.

“Sementara ini QRIS masih ke rekening pribadi, tapi tetap bisa diawasi. Mereka kan juga setor ke kami. Ini bagian dari penguatan edukasi kepada jukir agar menyarankan pengguna jasa memakai QRIS,” ucap Jaya-sapaannya, Jumat (25/07/2025) tadi.

Baca juga :

Advertisement

Terkait dengan potensi kebocoran dan efektivitas pendapatan parkir, dalam hal ini akan disepakati untuk mengalihkan sistem pembayaran ke rekening milik pemerintah daerah dalam waktu dekat. “Sudah kami evaluasi dan kemungkinan akan kami alihkan ke Pemda sesegera mungkin, supaya lebih terpantau dan akuntabel,” tambahnya.

Namun, beberapa kendala di lapangan masih ditemukan, termasuk kerusakan pada media barcode QRIS di sejumlah titik. Dalam hal ini Jaya masih belum mengetahui secara pasti penyebab kerusakan itu, apakah disengaja atau tidak.

“Parkir dan transportasi itu berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. Maka itu, kami terus evaluasi bersama tim. Kami pertimbangkan untuk mengubah penempatan barcode, dari yang tadinya di jalan, menjadi langsung ditempel di petugas,” kata Jaya.

Untuk saat ini, dari 740 titik parkir yang ada di Kota Malang hanya 50 titik yang sudah menerapkan QRIS. Tentunya, Dishub Kota Malang melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat serta juru parkir. “Harapan kami ke depan, sistem ini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan potensi penerimaan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Advertisement

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas