Bangun Tata Kelola Pemerintahan Modern Pelayanan Publik, Pemkab Lumajang Gelar Presentasi SPBE

Memontum Lumajang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang menggelar Presentasi Akhir Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Ruang Nararya Kirana Lantai 3 Kantor Bupati Lumajang, Senin (22/12/2025) tadi. Pelaksanaan ini dilakukan, sebagai bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penguatan SPBE.

Gelaran yang dihadiri Tim Koordinasi SPBE dan jajaran perangkat daerah, itu dibuka Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SPBE bukan hanya program TIK, tetapi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SPBE, kita menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa kompleksitas birokrasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara digital. Pemerintahan digital, menurutnya, menjadi keniscayaan agar pemerintah mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Transformasi digital melalui SPBE juga ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi daerah. Dengan SPBE, proses kerja pemerintahan diarahkan menjadi lebih sederhana, terintegrasi antar perangkat daerah, dan fokus pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Arsitektur dan peta rencana SPBE ini menjadi panduan utama agar pengembangan sistem pemerintahan digital di Lumajang berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam optimalisasi layanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi proses birokrasi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dituntut memiliki komitmen yang sama agar transformasi digital berjalan optimal.

“Tanpa keterlibatan aktif dan komitmen seluruh OPD, tujuan besar pemerintahan digital tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa SPBE membutuhkan konsistensi dan komitmen lintas perangkat daerah. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan bersama agar seluruh OPD bergerak dalam satu arah dan saling terintegrasi.

“SPBE tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kami akan mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Agus Triyono juga menekankan, pentingnya perubahan budaya kerja aparatur dalam mendukung keberhasilan SPBE. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya soal sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya presentasi akhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Implementasi SPBE diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital. (kom/adi/sit)