Ratusan Massa Geruduk Dinkes Kota Blitar

Memontum Blitar — Ratusan masa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Senin (6/11/2017) melakukan aksi unjuk rasa di depan Dinas Kesehatan Kota Blitar. Unjuk rasa terebut merupakan buntut dari pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang dikeluhkan pasien.

Dalam aksi unjuk rasa ini masa mengusung sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah perbaikan pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

“Jangan ada diskriminasi. Kalau perlu Walikota harus melakukan penilaian lagi atas penempatan Dirut RSUD Mardi Waluyo,” kata Ketua GPI, Joko Prasetyo saat ditemui usai aksi unjukrasa, Senin (6/11/2017).

Joko menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan, jika ada pasien BPJS Kesehatan bernama Cinta (6), warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang tidak mendapatkan haknya sebagai pasien. Cinta yang merupakan pasien BPJS, dan terhitung sudah 17 kali keluar masuk RS bukannya mendapatkan tindakan pelayanan yang baik. Namun orangtua Cinta justru mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari petugas RSUD milik Pemkot Blitar tersebut.

Bahkan, sebelum mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan tersebut, Cinta juga sempat ditahan rumah sakit ketika hendak pulang. Alasannya, pasien belum membayar biaya pengobatan di rumah sakit, padahal pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit berdalih pasien tidak mengurus BPJS setelah dirawat.

Sesuai aturan, begitu dirawat, pasien mempunyai waktu maksimal 3 x 24 jam untuk mengurus BPJS. Tetapi, pasien baru mengurus satu minggu setelah dirawat. Dengan begitu rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya berobat pasien ke BPJS.

“Saat datang ke UGD, petugas itu tidak langsung menangani Cinta. Petugas UGD malah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orangtua Cinta. Petugas itu bilang ke orangtua pasien ‘kenapa masuk lagi’ bukannya langsung menangani pasien.

Laman: 1 2