Pakde Karwo: 2019 Harus Ada Peningkatan Kualitas SDM

Memontum Surabaya—Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengingatkan, 2019 menjadi tahun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut penting untuk menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang pesat.

Karena itu, target peningkatan kualitas SDM sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

“Tahun 2019 harus ada peningkatan kualitas SDM, khususnya pada ASN (Aparatur Sipil Negara, red) Pemprov Jatim,” ujarnya saat memimpin apel pagi di hadapan ASN Pemprov Jatim, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (4/12).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas SDM pada ASN dilakukan dengan memberikan remunerasi mulai tahun 2019. Remunerasi tersebut merupakan bentuk berbanding lurus antara tambahan kesejahteraan dengan peningkatan kinerja, serta apresiasi kepada ASN pemprov yang telah membuahkan prestasi bagi Jatim.

“Tidak ada satu staf pun yang tidak mendapatkan remunerasi. Untuk itu kualitas SDM ASN Pemprov Jatim harus lebih baik,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selain itu, terdapat ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi ASN. Yakni soal kompetensi, integritas, dan leadership kolaboratif.

“Seorang leader harus dicek kompetensinya. Untuk meningkatkan kompetensi harus diberikan pelatihan,” ujar Pakde Karwo.

Pejabat asal Madiun ini juga menekankan etika dan integritas dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik wajib diutamakan. Sedang untuk persoalan leadership kolaboratif, Pakde Karwo berharap agar bisa menggunakan manajemen kolaboratif.

“Artinya jika ada permasalahan atau ketidakcocokan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat,” jelasnya.

Sementara untuk mendukung peningkatan SDM di 2019 mendatang, secara khusus, Pakde Karwo meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim memberikan tambahan muatan lokal sebagai materi diklat. Seperti perkembangan cyber technology.

Selain itu, sebut Pakde Karwo, pemprov juga akan melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas SDM. Seperti menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal. Tidak saja untuk penempatan SDM di dunia kerja, tetapi juga dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing.

Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Wahyu Kuncoro mengapresiasi pemberian remunerasi bagi ASN Pemprov Jatim. Menurutnya, apresiasi atas kinerja tidak sebatas remunerasi namun ada apresiasi lain berupa usulan peningkatan jabatan.

Alumni S2 Fisip Universitas Airlangga (UNAIR) ini sering mendengar kabar bahwa pengusulan jabatan ASN di pemprov kurang memperhatikan golongan.

“Ada akrobat pengusulan jabatan terkait golongan. Contohnya, baru golongan III-b diusulkan sebagai Kasubbag, sedangkan banyak ASN lain yang sudah golongan III-c atau bahkan III-d masih staf. Padahal kemampuan SDM, capaian kualitas maupun kuantitas kinerjanya cukup bagus. Jangan sampai usulan peningkatan jabatan menjadi bagian ucapan terima kasih atas layanan yang telah diberikan ke pimpinan. Jangan pula ada pengusulan kenaikkan jabatan berdasar transaksional,” tandas Wahyu yang juga dosen pada salah satu perguruan tinggi di Surabaya. (sur/ano/yan)