Soekarwo Terima LKPJ AMJ 2014-2018, PR Besar Masih Menanti Jatim

Memontum Surabaya—Gubernur Jatim Soekarwo menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapuran Surabaya, Rabu (26/12/2018). Gubernur yang lekat disapa Pakde Karwo mendapat rekomendasi masukan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) periode 2014-2018 oleh para fraksi.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan terimakasih atas penghargaan setta kerjasama dukungan terhadap eksekutif dalam prnyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, Pemprov bisa melakukan berbagai inovasi dan langkah-langkah pembangunan yang telah dilakukan menghasilkan kegiatan bersama dari tahun ke tahun selama masa jabatan 2014-2018.

“Saya berterimakasih kepada pansus dan para fraksi atas rekomendasi. Karena menurutnya hal tersebut sangat penting bagi pemerintah Jatim untuk meningkatka pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Saya juga menyampaikan terimakasih kepada para pimpinan daerah guna membantu pembangunan dasar infrastruktur daerah. Baik eksekutif maupun legislatif, tokoh agama maupun masyarakat,” tambah Soekarwo.

Dirinya berharap hubungan dualitas serta rekomendasi yang telah diutarakan akan membuahkan hal-hal yang bisa dicapai. “Loro dadi siji, siji dadi loro. Dua lembaga pemerintah dan DPRD sebetulnya sejatinya satu tapi dilihat dua. Dua dari satu inilah bentuk kemanunggalan pemerintah provinsi DPRD Jatim.”

PR Besar Menanti Pemerintahan Jatim Ke Depan
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anik Maslachah mengakui rakyat Jatim tidak bisa menafikan, memang banyak keberhasilan yang di capai oleh pemerintahan Pakde Karwo. Menurutnya, keberhasilan ini juga hasil dari sinergitas etos kerja bersama, baik eksekutif, legislatif serta peran masyarakat Jatim yang luar biasa.

Namun ia juga memberikan kritik kontruktif, karena hal itu untuk keutuhan demi kemajuan Jatim ke depan. Anik mengungkapkan guna mengurangi berbagai kontradiksi-kontradikisi dalam pembangunan ekonomi, hendaknya pemerintah Jatim merevitalisasi sektor pertanian dan perikanan.

Selain itu, ia berpendapat hal yersebut juga diiringi pertumbuhan sektor manufaktur terutama dalam hal investasi untuk industri inklusif. Dalam artian industri yang dapat tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

“Kedua, ke depan untuk mengutangi disparitas yang hari ini menjadi PR utama masyarakat Jatim, bagi kami ke depan Jatim perlu melakukan pembangunan yang mencantumkan strategi arah kebijakan progam yang mempertimbangkan data ke wilayahan atau aspek parsial,” katanya.

Kenapa demikian? Karena pandangan fraksinya masih berfokus pada pembangunan yang berdimensi sektoral. Bagi PKB pembangunan yang berdimensi kewilayahan, dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan mnjadi dasar pertimbangan pembangunan yang bersifat afirmatif. Sekaligus, sebagai pedoman untuk menyesuikan dengan kondisi kebutuhan di daerah.

Bersasarkan riset dari The Wachid Foundation, bahwa paham-paham radikal dan anti pancasila, sudah masuk dikalangan pelajar SMP dan SMA. Maka dari itu, untuk mendukung upaya dilradikalisasi di sektor pendidikan, Anik menyarankan agar pemerintah mendorong penguatan peran pendidikan pesantren dan madrasah sebagai pemguatan nilai-nilai pancasila.

Selain itu dirinya berharap kepada pemerintahan ke depan, agar lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah kepulauan. Terutama wilayah di Madura. “Serta juga memperhatikan proyek pembangunan infrastruktur lintas selatan yang saat ini proses pembangunannya vcenderung stagnan,” tuntutnya.

Penurunan Angka Kemiskinan di Jatim Terkesan Lamban
Sementara itu, perwakilan Fraksi Hanura dan Nasdem Mujammil
Syafi’i mengatakan, sebanyak 11 persen penduduk miskin di Indonesia ada di Jatim. Dari tahun 2014 sampai 2018 prosentase penduduk miskin di Jatim selalu lebih tinggi jadi presentase penduduk miskin masional.

Ia mengkritisi, Penurunan angka kemiskinan di Jatim terkesan lamban. Yakni 0,20 persen antara bulan september 2015 sampai septempber 2016. Jumlah penduduk miskin sampai maret 2016 sebesar 10,9 persen atau setara dengan 4 juta lebih jiwa. Dibandingkan dengan nasional sebesar 9,82 persen atau 25 juta jiwa.

Syafi’i beranggapan, jika kemiskinan menjadi problem utama yang masih mewarnai Jatim. Jika ditarik lebih dalam, sebenarnya progam kemiskinan itu salah satunya, lahir dari pengamgguran. Kemdati demikian pngangguran di Jatim dari tahun ke tahun sudah bisa diturunkan.

“Sebenarnya kemiskinan juga terkait dengan kualitas dan pemerataan pendidikan. Oleh karea itu ke depan, harus ada solusi yang integreted. Antara penurunan tingkat kemiskinan kemudian penurunan pengangguran serta peningkatan kualitas pendidikan,” ungkapnya.

“Kalau tidak kita bisa menyelesaikan secara parsial. Kami mengapresiasi pendidikan vokasi Jatim yang telah dicanangkan Pakde Karwo. Lemungkinan besar itu salah satu solusi untuk membedah saran atau solusi yang kami utarakab,” tutur Syafi’i.

Ia meyakini, dengan demikian pendidikan vokasi yang berorientasi pada pasar akan mampuu mengurangi tingkat pengangguran yang ada maupun yang akan ada. “Ini menjadi pilot project tingkat nasional. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi lebih baik,” tutupnya. (Sur/yan)