Audiensi Implementasi SSK Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Suport Langkah Kongkrit untuk Peningkatan

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, menghadiri acara audiensi terkait implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Malang di Ruang Rapat Anusapati Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (13/07/2023) siang. Kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Bupati Sanusi berharap jika kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak yang besar terhadap indeks pembangunan maupun kesehatan di Kabupaten Malang.

“Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Malang, kami berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama,” jelas Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa implementasi SSK merupakan langkah kongkrit yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas sanitasi di wilayah Kabupaten Malang. Dirinya meyakini, bahwasannya sanitasi yang baik, merupakan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Terlebih, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mendapat pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023.

Hal tersebut, paparnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk SSK pada Pelaksanaan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2023. “Pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan pemerintah daerah secara mandiri. Diperlukan partisipasi dan keterlibatan semua pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sektor swasta hingga lembaga pendidikan untuk target dan keberhasilan strategi sanitasi,” paparnya.

Baca juga :

Adapun kegiatan audiensi yang dilanjutkan dengan penandatanganan, merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses implementasi SSK. “Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen yang kuat meningkatkan kualitas sanitasi serta melanjutkan program sanitasi yang telah berjalan. Serta mengatasi setiap tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya,” tambah Bupati Sanusi.

Berkenaan dengan penandatanganan dukungan kepala daerah terkait implementasi dokumen SKK yang dilaksanakan pada kesempatan ini, Bupati Malang berpesan kepada perangkat daerah yang berada dalam Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar untuk selalu bersinergi dan bekerja sama mencapai tujuan pemenuhan akses sanitasi sesuai dengan target pada dokumen SKK. Perangkat daerah yang menangani CSR (Coorporate Social Responsibility), untuk lebih mendorong peran serta CSR dalam pendanaan sanitasi.

Bupati Malang juga berharap, agar pihak Provinsi Jawa Timur juga turut mendampingi proses implementasi SKK agar dapat berjalan secara optimal. “Sehingga, pendanaan sanitasi tidak hanya bersumber dari APBD, namun juga ada pendampingan anggaran dari APBD Provinsi maupun APBN. Mudah-mudahan, kehadiran bapak/ibu dalam kegiatan ini dapat memberikan motivasi dan dukungan terhadap perbaikan kualitas serta percepatan pembangunan infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Malang maupun Provinsi Jawa Timur secara lebih luas,” tambahnya.

Dirinya optimis bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. “Mari saling bekerja sama, saling mendukung dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan, demi perubahan yang signifikan,” ujar Bupati Sanusi.

Hadir dalam kegiatan ini Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta perwakilan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (pro/gie)