Bahas Pendapatan OPD, Komisi II DPRD Trenggalek Berharap Sektor Ekonomi Bisa Lebih Meningkat

Memontum Trenggalek – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pelaksanaan tersebut, digelar di Aula Kantor DPRD dan dalam rapat kerja kali ini membahas pendapatan dalam masing-masing OPD di Kabupaten Trenggalek.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan jika rapat kerjanya kali ini berfokus pada klarifikasi debitor pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Bank Jatim. “Hari ini kita rapat bersama Bank Jatim, khususnya untuk mengklarifikasi beberapa debitor UMKM, dan juga ada berapa jumlahnya. Dari laporannya, baru ada sekitar 10 persen yang menjadi debitur Bank Jatim,” ungkapnya, Rabu (02/03/2022) siang.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Bank Jatim, agar lebih aktif kembali untuk membantu UMKM demi mendongkrak ekonomi serta mengentaskan kemiskinan dengan menumbuhkembangkan UMKM di Kabupaten Trenggalek.

Dalam rapat kali ini, Bank Jatim juga sudah terbuka dengan mempermudah persyaratan kepada calon debitur pelaku UMKM. “Jadi, para pelaku UMKM akan dipermudah persyaratannya untuk menjadi debitur di Bank Jatim, dengan mensosialisasikan kerja sama antar keduanya,” imbuhnya.

Baca juga:

• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Terkait penertiban koperasi di Trenggalek, Mugiyanto menyebut, jika koperasi yang ada itu perlu diadakan pembinaan dan pendampingan. Mengingat, ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.

“Pembinaan ini termasuk permodalan, manajerial dan masih banyak hal yang perlu diperhatikan dari Dinas Komindag kepada pelaku UMKM maupun koperasi,” terang Mugiyanto.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, kerja sama pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dengan Bank daerah, dalam hal ini yang dipercaya adalah Bank Jatim. “Karena kita tahu, seluruh APBD Trenggalek ada di Bank Jatim. Tentunya kami ingin, tatkala melakukan rapat-rapat koordinasi seperti hari ini, Kepala Bank Jatim bisa hadir. Dengan begitu, yang bersangkutan bisa menjelaskan dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Sehingga, segera bisa dicarikan solusi terbaik dengan memberikan langkah-langkah atau keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Kedepannya, tambahnya, untuk rapat-rapat selanjutnya diharapkan Kepala Bank Jatim, bisa lebih aktif untuk membantu memberikan kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, terkait menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. Dan, membantu masyarakat dengan mempermudah menjadi debitur UMKM. Ini merupakan salah satu upaya membantu Pemerintah Daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Disinggung terkait kerja sama waralaba dengan pelaku UMKM di Trenggalek, Obeng-sapaan akrabnya menyampaikan, mengingat koperasi masuk dalam persyaratan pendirian waralaba.

“Jadi, untuk semua koperasi memiliki kesempatan untuk menjadi persyaratan pendirian waralaba. Dan berinvestasi mengembangkan waralaba yang ada di Kabupaten Trenggalek,” papar Obeng. (mil/sit)