Banggar DPRD Kota Malang Sampaikan Laporan Ranperda APBD Tahun 2023

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023’, Kamis (24/11/2022) tadi. Dari laporan yang dibacakan juru bicara salah satu anggota Banggar, Amithya Ratnanggani, menyatakan jika rancangan Perda APBD tahun 2022, secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya.

Namun, ujarnya, ada beberapa rekomendasi yang juga perlu disampaikan. Diantaranya, target pajak di tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 60 persen dibandingkan dengan target pajak tahun 2022. Itu, hampir semua target pajak meningkat secara signifikan. Sehingga, dalam hal tersebut menurut tim Banggar, Pemkot Malang harus ada keseriusan dan kesiapan yang matang.

“Target pajak tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun 6 juta. Tentunya, itu perlu keseriusan serta kesiapan yang matang. Selain itu, juga harus melakukan kajian yang komprehensif, penataan SDM yang cakap dan mumpuni serta koordinasi dan sinergi di internal Bapenda dan Perangkat Daerah penghasil lainnya,” terang Amithya.

Ditambahkan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, bahwa Kota Malang mampu meraih target pajak sebesar 60 persen. Sebab, dirinya meyakini bahwa perekonomian di Kota Malang, maupun secara Nasional itu baik-baik saja.

“Kita percaya dengan kabinet sekarang, tidak sampai terjadi resesi. Kita yakin, Pak Jokowi mampu mengendalikan itu,” kata Made.

Baca juga :

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

Apalagi, tambahnya, resesi yang menjadi trauma itu tidak terjadi di Kota Malang. Karena, kegiatan masyarakat juga berjalan dengan baik. Termasuk, UMKM, kemudian pajak hotel, pajak restoran yang juga mengalami kenaikan. Sehingga, harapannya itu menjadi potensi yang bagus di Kota Malang.

“Kita melihat, berdasarkan tahun 2021-2022, tingkat hunian hotel, pajak resto, itu benar-benar mengalami peningkatan. Nah, Malang ini akan menjadi kota kuliner, karena orang yang datang itu mesti mencicipi masakan dan itu yang paling banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika perubahan ABPD di tahun 2023, patut diapresiasi. Sebab, ada kenaikan Rp 1 triliun di dalam perubahannya. Dari yang sebelumnya Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,8 triliun.

“Dahulu 2018, itu Rp 1,8 triliun. Tetapi sekarang, Rp 2,8 triliun sekian. Tentu, itu ada kenaikan Rp 1 triliun dan saya kira itu prestasi. Dalam perubahan yang kemarin kita rencanakan, bahwa APBD kita Rp 2,5 triliun, itu ada pendapatan baru yang bisa digali. Sehingga, tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Lebih lanjut dikatakan, jika asumsi pendapatan daerah di tahun depan, termasuk tinggi. Sehingga, dirinya berharap agar ke depan tidak terjadi kebocoran dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak juga semakin tinggi. “Harapannya tahun 2023 nanti, bisa ada penguatan dalam pengendalian inflasi, penekanan kemiskinan yang menjadi prioritas kami dan juga penanganan banjir,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)