Banggar Komisi DPRD Trenggalek Sampaikan Laporan Atas KUPA PPAS 2023

Memontum Trenggalek – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja penyampaian laporan komisi-komisi atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, seusai memimpin rapat Banggar menyampaikan bahwa rapat ini dalam rangka laporan pembahasan komisi dengan masing-masing OPD mitra kerja terkait dengan KUPA-PPAS APBD anggaran tahun 2023. “Tadi seluruh komisi sudah menyampaikan laporan hasil rapat di komisi masing-masing secara tertulis. Pun ada tambahan dalam sesi penyampaian laporan,” ucapnya saat dikonfirmasi usai memimpin rapat, Jumat (11/08/2023) pagi.

Dirinya menambahkan, poin penting yang bisa digaris bawahi dalam rapat kali ini adalah berusaha untuk meminimalisir potensi Silpa. Karena dari tahun ke tahun, Silpa kita itu tinggi berputar di angka Rp 200 miliar.

Baca juga:

“Nanti dirapat lanjutan Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUPA-PPAS yang nanti akan menjadi RAPBD Perubahan tahun 2023, potensi-potensi yang akan menjadi Silpa akan kita sisir agar anggaran bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat Trenggalek,” terang Agus.

Politisi PKS ini menyebut, jika anggarannya untuk APBD tidak besar. Sehingga, jika Silpa tinggi tentu akan menjadi suatu kerugian. Apalagi kita melihat kondisi infrastruktur, misal jalan kabupaten dan lintas kecamatan dan juga jalan lingkungan cukup parah kerusakannya.

“Potensi yang menjadi Silpa itu akan sisir untuk kegiatan kegiatan di tahun 2023. Sehingga, anggaran itu lebih bisa cepat termanfaatkan. Dan dinikmati oleh masyarakat Trenggalek. Kalau Silpanya cukup tinggi, itu akan menjadi satu kerugian,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan bahwa dalam pembahasan lebih berkonsentrasi pada anggaran-anggaran apa yang berpotensi menjadi Silpa 2023 kita geser kegiatan lainnya. “Intinya, kita akan menyisir kegiatan yang berpetensi menjadi Silpa,” tegas Agus.

Dirinya menambahkan dari contoh usulan Komisi II, ada beberapa kegiatan penting tentang pengentasan kemiskinan terutama dari masyarakat yang ekstrim kemiskinan. “Ketika dilihat anggaran dengan program yang disediakan, itu tidak relevan. Itu yang menjadi prioritas,” tuturnya.

Kemudian, kegiatan infrastruktur yang sifatnya kecil di anggaran yang penunjukan langsung bisa akan diprioritaskan. “Untuk jalan-jalan yang rusak parah, yang tidak perlu anggaran tender menjadi prioritas. Soalnya progresnya bagus dan kita akui mungkin itu juga menjadi prioritas. Jadi ketika kami mampu menggeser anggara-anggaran yang potensi Silpa tinggi untuk tahun 2023,” papat Agus. (mil/sit)