Bangun Dermaga Tanpa Dilengkapi Shelter

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Memontum Blitar – Tahun 2018 yang lalu Dinas Perhubungan Pemprop Jatim menggelontor dana mendekati Rp 10 M untuk pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Sayangnya dengan jumlah anggaran yang begitu fantastis, kecelakaan masih saja terjadi.

Seperti kecelakaan yang terjadi di penyeberangan sungai Brantas di dermaga Desa /Kecamatan Ngunut Tulungagung , Rabu (30/1/2019). Atas kecelakaan yang merenggut 2 nyawa itu, Kadishub Kabupaten Blitar, Toha Mashuri menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati ketika akan memanfaatkan fasilitas penyeberangan di sungai.

SHELTER : Tampak detail shelter proyek dermaga penyeberangan sungai Tulungagung-Blitar yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan dan operasional dermaga Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar setelah dilakukan permbaikan hingga di akhir Januari 2019. ( fjr/ ari)

Berdasarkan data yang tercaat di Dishub Kabupaten Bliar , hingga kini ada sekitar 16 titik tambangan atau perahu penyeberangan sungai yang berada di kawasan Blitar Barat hingga perbatasan Kabupaten Tulungagung .

Meski bukan menjadi kewenangannya, namun Dishub Kabupaten Blitar dipastikan terus memantaunya. “Kewenangan memang menjadi milik Pemerintah Pusat. Tapi kita memiliki tanggungjawab moral, sehingga tetap melakukan pemantauan dan juga pembinaan terhadap pengelola Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Blitar,” kata Toha Maskhuri, Selasa (5/2/2019).

Atas pembagian kewenangan dan pengelolaan sungai Brantas yang seperti itu, Budi Sigit , warga Desa Kandangan Kecamatan Srengat, Blitar menyatakan jika pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proyek sungai Brantas terkesan dipaksakan.

Seperti pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang di tahun ini, untuk 2 dermaga penyeberangan dianggarkan mendekati angka Rp 10 M. Dari nilai itu untuk proyek pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Desa Selokajang Kabupaten Blitar dengan Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung dipatok Rp 4,5 M.

Dengan anggaran sebesar itu Budi, seandainya Dinas Perhubungan Pusat/Propinsi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masayarakat yang sesungguhnya maka, Kementerian Perhubungan akan melakukan studi kelayakan untuk selanjutanya membangun jembatan dari pada membangun dermaga.

“ Kami heran mengapa dengan nilai sebesar hampir Rp 10 M itu , Dinas Perhubungan Jatim membangung jembatan yang nilai manfaatnya jauh lebih besar dari pada membangun dermaga,” usulnya.

Baca : Sempat Ditolak Warga Karena Tak Sesuai Rencana

Padahal dengan pembangunan dermaga itu akhirnya menyisakan masalah. Terutama terkait teknis dan penyerapan anggaran. Mengapa begitu ? Bila dikaji proyek penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung- Kabupaten dengan item Dermaga, Portal, Selter dan Lampu penerangan jalan masih jauh dari harapan.

“ Faslititas pembangunan dermaga belum terpenuhi semua, shelternya belum dibangun. Atau sudah dibangun tapi hanyut diterjang bencana banjir,” kata Budi berkelakar. (fjr/ari/yan)