Banmus DPRD Trenggalek: Fokus Tuntaskan Pembahasan APBD 2026 dan Enam Raperda

Memontum Trenggalek – Jelang akhir tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bergerak cepat menuntaskan sejumlah agenda penting. Bertempat di ruang Banmus, Badan Musyawarah DPRD menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas jadwal kegiatan selama Oktober hingga November mendatang.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengatakan dalam dua bulan terakhir tahun ini, seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan akan fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kunjungan kerja, rapat komisi, hingga pembentukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda). “Sudah dijadwalkan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 ke masing-masing komisi yang membidangi. Setelah itu, dibahas di Badan Anggaran (Banggar), dan persetujuan APBD TA 2026 akan dilakukan pada akhir November,” ungkap Subadianto, Kamis (23/10/2025) tadi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembahasan APBD membutuhkan waktu cukup panjang, karena harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta sinkronisasi program lintas sektor. Selain pembahasan anggaran, enam Ranperda juga masuk dalam agenda panas DPRD Trenggalek. Dari jumlah itu, lima Raperda merupakan inisiatif DPRD dan satu berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

“Lima usulan dari DPRD berasal dari masing-masing komisi, sementara satu Raperda dari Pemkab berkaitan dengan ketentuan kerja,” imbuhnya.

Baca juga :

Subadianto juga menambahkan, untuk memastikan seluruh target dapat tercapai tepat waktu, rapat komisi dan panitia khusus (Pansus) akan digelar secara maraton sepanjang Oktober dan November. “Jadwalnya sangat padat, mulai bulan ini hingga bulan depan. Termasuk rapat paripurna yang akan digelar di penghujung November,” kata Subadianto.

Di tengah padatnya agenda, DPRD Trenggalek menegaskan fokus utama pembahasan kali ini adalah efisiensi anggaran dan realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. DPRD juga memandang APBD 2026, sebagai momentum penting untuk menata ulang arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Subadianto menekankan, DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “APBD bukan sekadar formalitas tahunan. Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat Trenggalek,” tuturnya.

Menjelang akhir tahun anggaran, DPRD menghadapi tantangan besar mengingat waktu yang terbatas dan beban kerja meningkat. Meski begitu, Subadianto menilai semangat kolektif antar anggota dewan menjadi modal utama untuk menuntaskan seluruh agenda tepat waktu.

“Kami optimistis bisa menyelesaikan semua pembahasan sesuai target. Kolaborasi dengan eksekutif dan komitmen dari setiap komisi menjadi kunci keberhasilan,” papar Subadianto. (mil/sit)