Berkinerja BB Belum Cukup Bagi Pemkab Lamongan

Dalam acara tersebut dihadirkan narasumber Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Propinsi Jawa Timur Dwi Suyanto.

Dia menjelaskan bahwa terdapat tiga dokumen Pemkab Lamongan yang akan dinilai oleh KemenPAN dan RB. Yakni SAKIP itu sendiri, Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Reformasi Birokrasi.

“Dalam penilaian tersebut, KemenPAN RB akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mensurvei masyarakat yang dilayani. Bukan mensurvei kita yang melayani. Selain itu waktu dan tempat tidak akan diberitahukan sebelumnya,” ungkap Dwi Suyantono.

Selain itu, menurut Dwi Suyantono, survei ini menjadi krusial, karena sering membuat penilaian suatu daerah anjlok.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa pada evaluasi SAKIP Tahun 2017 terdapat 35 PD Pemkab Lamongan yang mencapai nilai A, 7 PD mendapat nilai BB dan 23 PD yang mendapat nilai B. Dari hasil tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 31 Januari 2018 menerima nilai BB (sangat baik). (Ifa/zen/yan)

Laman: 1 2