BNN Teliti Surabaya, Kota Tanggap Bahaya Narkoba

Tim peneliti menggali fenomena dan tren WBP kasus Narkotika yang menghuni Lapas atau Rutan di Jatim, khususnya Surabaya. Masalah over kapasitas disampaikan. Termasuk bagaimana pihak Lapas dan Rutan menangani perkara tersebut. “Akar dari seluruh masalah ada pada over kapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lapas dan Rutan,” terang Anas Saeful.

Anas mengakui penanganan oleh Lapas atau Rutan menjadi tidak maksimal karena masalah over kapasitas. Apalagi bagi para pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi secara medis dan sosial. “Selama ini kami tidak punya tenaga ahli dalam rehabilitasi, jadi kami memaksimalkan pegawai yang ada untuk memberikan pembinaan kerohanian atau keterampilan,” imbuh Anas.

Mendengar hal ini, Kabag Strategi Biro Perencanaan BNN Aris Sujarwati mengaku sangat terbantu dengan apa yang disampaikan Kadivpas. Menurutnya, data yang didapatkan sangat penting bagi suksesnya penelitian tersebut.

Menurutnya ini adalah bentuk sinergitas positif yang dilakukan pihak BNN-Kanwil Kemenkumham Jatim. “Surabaya dipilih karena ada komitmen yang besar antara kepala daerah dengan masyarakat untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika,” tutup Aris Sujarwati.

Sementara itu, bertepatan kedatangan tim peneliti BNN serta Unpad, Pemkot Surabaya melakukan tes urine terhadap puluhan pegawai di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, yakni Bagian Umum dan Protokol, serta Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, Mia Shanti Dewi, mengatakan kegiatan ini rutin tiap tahun dilakukan, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang kerap kali menyasar kepada semua orang.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu langkah menyukseskan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN),” papar Mia.

Mia menyebut pihaknya menggandeng RSU dr. M Soewandhie, fasilitas kesehatan milik pemkot. Menurut Mia, sejauh ini pihaknya belum menemukan pegawai yang terindikasi menggunakan atau menyalahgunakan narkoba.

Apabila ada pegawai menggunakan Narkoba, kata Mia, pastinya akan berdampak pada hasil kinerja, dan ini sebagai bahan evaluasi. Ia pun menegaskan akan menindak tegas bagi setiap pegawai yang terbukti menyalahi aturan kepegawaian. “Tes akan dilakukan di OPD lain,” pungkas Mia. (ano/yan)

Laman: 1 2