Bupati Bondowoso Kunker Pembinaan ADD/DD di Kecamatan Wringin

Memontum Bondowoso – Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin meminta seluruh kepala desa, agar mengelola keuangan dengan baik. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) dengan menggunakan asas transparansi.

“Insyaallah dalam minggu ini akan cair, gunakan sebaik-baiknya kucuran dana tersebut, sebab akan dipertanggung jawabkan. Patut kita syukuri, semoga termin ketiga ini pembanguan desa bisa berjalan dengan baik dan lancar,”ujar Bupati dalam sambutannya saat Kunker di Pembinaan ADD dan DD di kecamatan Wringin, Rabu (7/11/2018).

Bupati tekankan pada seluruh Kades agar PBB segera dilunasi. Dan ini mengingat, sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, walaupun sebenarnya telah dikerjakan sesuai aturan, seringkali timbul kecurigaan.

Salwa juga memaparkan, bahwa komposisi belanja APBDes, yaitu 70 persen, dialokasikan untuk penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan sisanya, lanjut dia, yakni 30 peraen, digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan Kades dan perangkat desa.

“Jangan dibalik, nanti 70 persen untuk tunjangan Kades. Ini bisa-bisa habis, tidak bisa membangun, jika hanya 30 persen. Desa harus komitmen, kalau cair dananya maka PBB harus dilunasi. Terimakasih karena 4 Camat kompak hadir,”imbuh Bupati Salwa kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Di depan puluhan kades yang hadir, Salwa juga menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di desa, harus swakelola dan jangan sampai digunakan untuk pembayaran PBB .

“Dana yang akan cair nantinya jangan dibayarkan untuk PBB , tidak boleh. Kalau sampai terjadi, maka akan menghambat pembangunan di desa,”tegas Bupati Salwa.

Dia juga menegaskan, akan memberikan sangsi sesuai dengan aturan, jika masih ditemukan Kades yang tidak melaksanakan pengelolaan DD/ADD, sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya, mengkontraktualkan pembangunan di desa.

Maka dari itu, Bupati Bondowoso, mewanti-wanti kepala desa, agar dalam pengelolaan keuangan, baik Alokasi Dana Desa atau Dana Desa, harus transparan. (ifa/yan)