Bupati Sidoarjo: Penarikan Parkir Berlangganan Jalan Terus Sampai Juni

“Dalam perundingan itu yang dibahas parkir berlangganan dilanjutkan atau tidak. Kalau diteruskan sistemnya harus diubah. Misalnya menggunakan payment jadi tinggal ditempelkan atau digesekkan di mesin. Akan kelihatan jika sudah bayar pajak atau tidak kendaraan itu,” tegasnya.

Bagi Bupati, Dinas Perhubungan (Dishub) harus membikin kartu berlangganan elektrobik (card electronic). Tujuannya agar tidak ada pungutan ganda di lapangan.

“Contohnya di Jakarta pakai kartu elektronik. Tapi kalau jukirnya masih minta kadang-kadang tetap diberi. Itu bergantung pemilik kendarannya,” katanya.

Bupati dua periode ini menilai, jika tidak ada parkir berlangganan, maka pendapatan parkir berlangganan yang mencapai Rp 31 miliar setahun bisa diambil alih pihak lain. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir berlangganan masuk kasda semua.

“Semua pendapatannya masuk PAD tak ada yang masuk ke Bupati. Kalau tak ada parkir berlangganan mala bisa ditarik orang lain yang tak terorganisir,” tandasnya. (Wan/yan)

Laman: 1 2