Bupati Situbondo bersama Forpimda Pantau Harga Sembako di Pasar Senggol

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, bersama Forkopimda dan pejabat terkait, melakukan pemantau langsung harga bahan pokok di Pasar Senggol, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Rabu (07/09/2022) tadi. Pasar Senggol sendiri, adalah pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat di kawasan perkotaan Situbondo.

“Saya hari ini memantau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Senggol. Ternyata, harga kebutuhan pokok masyarakat, sebagian ada yang naik dan ada yang turun, seiring adanya kenaikan BBM,” ujar Bupati Karna.

Harga cabe merah kecil misalkan, tembus Rp 45 ribu dari sebelumnya Rp 40 ribu perkilogram. Cabe Merah Besar Rp 55 ribu dari harga sebelumnya Rp 40 ribu perkilogram. Sementara harga telur Ayam Broiler, justru turun. Sebelumnya Rp 31 ribu dan hari ini turun menjadi Rp 28 ribu perkilogram.

“Harga kentang dan tomat juga anjlok. Tomat maupun Ranti harganya hanya Rp 3 ribu perkilogram,” imbuh Bung Karna, sapaan Karna Suswandi.

Baca juga:

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Bung Karna menambahkan, fluktuasi harga bahan pokok terjadi bukan karena pengaruh kenaikan BBM. Namun, karena hukum penawaran di mana harga dipengaruhi oleh jumlah permintaan. “Hasil pantauan kami, tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Kenaikan harga BBM belum memengaruhi harga bahan pokok di pasar,” tegasnya.

Bupati Karna Suswandi mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kenaikan harga BBM. Yaitu, dengan membatasi jumlah konsumsi bahan pokok yang harganya meroket. “Misal ketika telur naik, kurangi konsumsi telur. Atau kalau harga cabe mahal, kita batasi konsumsinya,” terang Bung Karna.

Bung Karna menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah pusat akan memberikan kompensasi kenaikan BBM, dengan memberikan bantuan pangan maupun tunai kepada keluarga kurang sejahtera, yang terdampak kenaikan BBM. “Pemerintah daerah dengan anggaran terbatas, mungkin tidak bisa mensubsidi semuanya, tidak seperti pusat. Kita hanya bisa mensubsidi beberapa hal saja yang penting bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Bantuan yang akan diberikan itu sekaligus dalam rangka menjaga inflasi daerah agar tidak begitu tinggi. Karena efek domino dari kenaikan BBM akan merembet terhadap kenaikan lainnya, salah satunya jasa transportasi. “Jika inflasi bisa kita jaga dengan baik. Maka upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan baik. Tapi kalau inflasi terus membumbung tinggi, itu akan berbahaya,” ucapnya. (her/gie)