Bupati Situbondo Salurkan 17 Motor Dinas kepada Korcam Pendamping PKH untuk Penanggulangan Kemiskinan

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menyalurkan sebanyak 17 motor dinas kepada setiap koordinator kecamatan (Korcam) pendamping PKH yang ada di Kota Santri Pancasila, Jumat (24/12/2021). Acara penyerahan sarana untuk mobilisasi tersebut, berlangsung di Pendopo Graha Amukti Praja.

Hadir dalam kegiatan itu, Kadinsos, Samsuri, Koodinator PKH Kabupaten Situbondo, Agus Ari Cahyadi dan 17 Korcam PKH kecamatan.

Bupati Karna dalam sambutannya, menyampaikan bahwa dengan adanya motor dinas diharapkan bisa mendukung mobilitas kinerja petugas di lapangan. Mengingat, wilayah pedesaan di Situbondo, mayoritas ada di wilayah pegunungan.

“Sehingga, Korcam pendamping PKH ini bisa semakin semangat dalam bekerja. Dengan begitu, angka kemiskinan di Situbondo, bisa terus menurun,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkab Jember Serahkan 23 Truk dan 25 Pickup untuk Dukung Operasional KDKMP
• Bapenda Kota Malang Pastikan PKB Tak Naik, Realisasi Opsen Sudah Capai 39,3 Persen
• SPPG di Kota Malang Hentikan Sementara Layanan MBG, Koordinator SPPI Sebut Terkendala Pencairan
• Rotasi Jabatan, Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Eselon II, III dan IV
• Hari Pertama SPMB Jalur Domisili, Posko Disdukbud Diserbu Wali Murid

Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, menurut data dari BPS Situbondo, angka kemiskinan di Kota Santri Pancasila hingga Maret 2021 sebesar 12,22 persen. “Jadi, periode 1 Maret 2022 hingga 31 Maret 2021, angka kemiskinan kita mengalami kenaikan sekitar 0,47 persen,” tegasnya.

Selain itu, Bung Karna meminta kepada Korcam pendamping PKH, untuk mengajak masyarakat Situbondo, khususnya di wilayah pedesaan, agar mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19. “Sehingga, herd immunity (kekebalan kelompok) di masyarakat Situbondo bisa segera terwujud pada akhir tahun ini,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kadinsos Situbondo, Samsuri, berharap kepada Korcam pendamping PKH untuk terus menjalin koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Khususnya, dalam pendataan masyarakat miskin agar masuk DTKS Kemensos RI.

“Karena data itu (DTKS Kemensos RI -red) yang kita jadikan acuan dalam program-program penanganan kemiskinan,” paparnya. (her/sit)