Bupati Trenggalek Gagas Konsep Merdeka Belajar Di Tengah Pandemi Covid-19

Memontum Trenggalek – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 75 tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mengagas konsep merdeka belajar. Ini mengingat metode pembelajaran secara daring yang diterapkan selama masa pandemi ini, tentu tak lepas dari adanya kendala, diantaranya masalah jaringan yang tidak seluruh wilayah mendapatkan akses internet maupun tidak semua siswa atau orang tua siswa memiliki ponsel pintar.

“Kondisi ini, menuntut para guru maupun pihak sekolah untuk kreatif dalam memenuhi hak belajar para siswa. Seperti di SMP Negeri 2 Watulimo, di mana terdapat sejumlah siswa yang tidak memiliki ponsel mendapat pembelajaran secara tatap muka di sekolah,” ungkap Bupati Trenggalek usai memberikan pembinaan kepada ASN di SMP Negeri 2 Watulimo, Minggu (09/08/2020) siang.

Akan tetapi menurut Bupati Trenggalek, kebijakan tersebut diharapkan tidak menimbulkan masalah psikis pada siswa karena merasa minder tidak seperti siswa lain yang belajar secara daring dari rumah.

“Untuk itu, kami berharap ada kolaborasi antara metode daring (dalam jaringan) dengan luring (luar jaringan). Sehingga saya mempunyai gagasan pembelajaran berkonsep Merdeka Belajar,” imbuhnya.

Merdeka Belajar, lanjut Bupat, artinya, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini pihaknya ingin melakukan mix learning atau pembelajaran bauran antara daring dan luring. Konsep Merdeka Belajar sendiri nantinya akan ada pembagian, di mana dalam satu kelas dapat dibagi ke dalam dua hingga tiga kelompok dengan jumlah maksimal 10 siswa per kelas. Sehingga dalam satu kelompok akan diterapkan satu hari belajar di kelas dan dua hari belajar di rumah.

“Kebetulan Watulimo, kecamatan yang termasuk zona hijau, karena tidak ada kasus positif baru, saat ini dari dua yang positif akumulatif, satu sembuh , satu meninggal dunia karena memang punya penyakit penyerta, jadi Watulimo kami rasa siap, dimulai dulu dari SMP, SMP 1, 2 dan 3 Watulimo,” kata suami Novita Hardiny ini.

Guna mendukung protokol kesehatan yang ada, Bupati juga menghimbau sekolah untuk tidak mewajibkan siswanya memakai seragam ketika belajar secara luring.

“Karena apa, mungkin yang siswa baru orang tua biar nanti tidak bingung beli seragam, karena ini memang ekonomi juga sulit, terus kemudian biar setiap hari setelah sekolah langsung bisa dicuci, kalau seragam biasanya kita tidak punya setelan banyak,” tegasnya.

Pihaknya juga akan memberikan waktu agar gagasan Merdeka Belajar ini bisa dikoordinasikan dengan wali murid dengan komite sekolah. “Kami memberikan waktu satu minggu untuk membicarakan dengan komite dan juga wali murid, kalau komite dan wali murud setuju, insyaallah nanti menjelang 17 Agustus kita launching,” tutup Bupati. (mil/ono)