Cegah Sengketa Pemilu 2024, KPU Jatim Gelar Rakor Potensi Sengketa dalam Proses Pemilu bersama Seluruh Ketua KPU

Memontum Kota Batu – KPU Jawa Timur selenggarakan rapat koordinasi (Rakor) potensi adanya sengketa baik administrasi maupun prosesnya dalam tahap Pemilu 2024. Kegiatan yang dihadiri seluruh Ketua KPU di Jawa Timur, ini dilaksanakan di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Rabu (15/02/2023) sore.

Disampaikan Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, bahwa rapat koordinasi tersebut tujuannya untuk melakukan mitigasi dan antisipasi agar sengketa itu tidak terjadi. Salah satunya, dengan mengoptimalkan kerja-kerja dalam membuat keputusan dan putusan. Kemudian, tambahnya, memastikan 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, juga memahami secara utuh regulasi terkait bagaimana ketika ada proses pelanggaran. “Pelanggaran ini banyak, tidak hanya tahapan Pemilu. Tapi, ada juga dimungkinkan dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, supaya ada kesamaan pandang kita laksanakan Rakor hari ini,” terang Anam.

Baca juga :

• Pemkab Jember Serahkan 23 Truk dan 25 Pickup untuk Dukung Operasional KDKMP
• Bapenda Kota Malang Pastikan PKB Tak Naik, Realisasi Opsen Sudah Capai 39,3 Persen
• SPPG di Kota Malang Hentikan Sementara Layanan MBG, Koordinator SPPI Sebut Terkendala Pencairan
• Rotasi Jabatan, Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Eselon II, III dan IV
• Hari Pertama SPMB Jalur Domisili, Posko Disdukbud Diserbu Wali Murid

Mengenai daerah yang menjadi indeks kerawanan dari Bawaslu dan menyebabkan sengketa, Anam menyebutkan, ada di daerah Tapal Kuda dan Madura. Oleh sebab itu, KPU Jawa Timur memprioritaskan daerah Bangkalan dan Sampang, yang menjadi titik fokus utama dalam pengawasan mencegah terjadinya sengketa Pemilu. “Selama ini fokus kita lebih banyak diarahkan ke Madura, terutama Sampang dan Bangkalan,” tegas Anam. (put/gie)