Kota Malang

Dana Pokir Kesenian Banjari dari Satu Anggota DPRD Kota Malang Tuai Tanya hingga Bersurat ke DPP

Diterbitkan

-

Memontum Kota Malang – Bantuan dana pokok pikiran (Pokir) dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang, berinisial JS, menuai tanya. Adalah Ketua RW 04, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang mempertanyakan dana Pokir untuk warganya berupa empat set alat musik hadrah atau kesenian banjari.

“Jadi pada waktu itu, kita dijanjikan akan mendapat dana Pokir berupa empat set alat kesenian banjari. Hanya saja hingga Oktober ini, bantuan yang dijanjikan itu hanya satu set alat banjari,” ujarnya saat dikonfirmasi via HP, Rabu (18/10/2023).

Mengenai pengajuan itu, tambahnya, sudah dilakukan sejak tahun 2022 atau melalui aspirasi masyarakat dinoyo. Hanya saja, bantuan baru terealisasi tahun 2023 ini.

“Saat itu pengajuannya melalui usulan dan dilakukan pada tahun lalu (2022, red). Seingat saya, saat itu setelah Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan, red). Waktu itu masyarakat mengajukan dan yang bersangkutan bertanya mengenai usulannya apa? Setelah kami jawab bahwa usulannya alat banjari, akhirnya dijawab ok. Kami waktu itu minta empat, yaitu untuk TPA (Taman Pendidikan Anak), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Karang Taruna (Katar) dan RA (Raudhatul Athfal),” terangnya.

Advertisement

Namun, ujarnya, seiring berjalannya waktu atau ketika proses BAST (Berita Acara Serah Terima) pada Juli 2023 dilakukan, dalam surat tersebut tertera ada empat alat set banjari. Hanya saja, barang belum diserahkan.

“Saat BAST, itu tertulis ada empat alat kesenian banjari. Namun, saat menandatangani BAST, barangnya belum diserahkan atau belum ada. Kemudian kami tanyakan ke pihak kelurahan dan dijawab menunggu yang bersangkutan menyerahkan secara langsung. Kemudian, dalam suatu kesempatan yang bersangkutan akhirnya menyerahkan alat banjari. Namun, yang diserahkan hanya satu set alat bajari, dengan rincian sembilan item. Kamipun sempat bertanya, mengenai sisa tiga alatnya kemana? Namun jawabnya, dibawa oleh yang bersangkutan dan akan diserahkan sendiri menyusul. Tapi sampai sekarang, itu belum diserahkan,” ungkapnya.

Baca juga :

Karena tidak kunjung diserahkan, dirinya pun berusaha untuk memastikan kapan akan diserahkan kepada penerima. Hanya saja, sampai sekarang belum ada kepastian.

Advertisement

“Dari situ, akhirnya sering saya tanyakan melalui aplikasi WhatsApp. Namun, tidak dijawab dan terakhir jawabannya jangan khawatir nanti tak serahkan. Termasuk saat itu, pernah saya usulkan agar bisa diberikan saat momen Agustusan. Hanya saja, saat itu dan hingga sekarang, bantuan tidak diberikan,” lanjutnya.

Karena tidak kunjung ada kepastian, dirinya pun kemudian berkirim surat ke Ketua DPP PSI pada 16 Oktober kemarin. Dengan harapan, tentunya bantuan diberikan kepada penerima.

“Ini terpaksa kami kirim surat, karena komunikasi WA sudah tidak pernah dibalas. Harapannya, melalui surat tersebut kami difasilitasi, agar segera diserahkan. Karena bagaimanapun, saya bertanggung jawab atas masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Lurah Dinoyo, Edwin Daniel Seputra, saat dikonfirmasi terpisah membenarkan mengenai adanya rencana bantuan dana Pokir berupa empat set alat kesenian banjari dari anggota PSI yang duduk di DPRD Kota Malang. “Dari data kami, memang ada bantuan Pokir dari anggota DPRD berupa alat banjari empat set, kalau tidak salah. Dan sebenarnya, itu sudah saya serahkan ke mereka yang berhak menerima yaitu kepada RW dan ada Berita Acara Serah Terimanya. Harusnya, itu sudah selesai semua,” ujarnya.

Advertisement

Mengenai BAST tertulis empat, namun yang diserahkan tidak sama, dirinya mengungkapkan, bahwa dimungkinkan ada salah persepsi saja. “Jadi waktu itu, kami fasilitasi untuk menghadirkan anggota dewan yang mengusulkan dana Pokir. Setelah dipertemukan, kemudian mereka berdua yang bawa keluar. Kalau sudha keluar kantor, kan saya sudah tidak mengikuti lagi,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, anggota PSI di DPRD Kota Malang, saat dicoba hubungi via HP di nomor xxxxx6030, diketahui tidak aktif, Kamis (19/10/2023) tadi. Termasuk, saat beberapa rekan media mencoba menghubungi via WhatsApp. (sit)

Advertisement
Lewat ke baris perkakas