Dewan Nilai, Eksekutif Lamban Merealisasikan Pembangunan Jembatan

Namun menurut Fathoni, selain karena perencanan yang dilakukan masih lamban, belum terealisasinya pembangunan jembatan ini juga disebabkan adanya indikasi bahwa Dinas teknis lamban untuk merealisasikan pembangunan.

“Masyarakat sudah menunggu dilakukannya pembangunan jembatan ini. Mengingat banyak masyarakat yang menggunakan jembatan untuk aktifitas sehari-hari, baik terkait perekonomian maupun pendidikan. Pastinya kita segera undang Dinas PUPR, untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan jembatan kok prosesnya bisa lamban,” tandas Fathoni.

Wakil Ketua Komisi III ini menambahkan, pihaknya sebenarnya tidak menghendaki adanya Sisa Lebih Anggaran (Silpa) karena bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Dengan adanya Silpa, berakibat Pemkab Blitar bisa tidak mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Sugeng Winarno mengaku, sampai saat ini 15 unit proyek pembangunan jembatan belum terealisasi secara maksimal, karena mayoritas proyek pembangunan jembatan masih pada tahap proses lelang. Menurut Sugeng jika nanti proses lelang sudah selesai, maka dipastikan proyek fisik akan segera dikerjakan.

“Meskipun pelaksanaan proyek fisik sempat molor, namun kita memastikan proyek bisa selesai tepat waktu,” tandas Sugeng. (jar/yan)

Laman: 1 2