Dinsos Malang Validasi Penerima JPS Tahap 2, Antisipasi Bantuan Tak Tepat Sasaran

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat jni tengah melakukan validasi data terkait penerima bantuan Covid-19 yang termasuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dimana bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Nur Hasyim saat ditemui belum lama ini.

Saat ini pihaknya tengah meminta kepada semua Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Malang untuk melakukan pemutakhiran data, atau pencocokan data. Hal itu dilakukan agar bantuan yang disalurkan bisa benar-benar tepat sasaran bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami minta semua kepala desa (Kades) dan lurah di Kabupaten Malang untuk melakukan seleksi dan pencocokan data, karena yang akan mendapatkan bantuan JPS ini warga yang benar-benar terdampak. Salah satunya warga yang tidak punya penghasilan selama wabah virus Corona,” ucap Kepala Dinsos Pemkab Malang, saat ditemui diruang kerjanya.

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan, warga yang dinilai terdampak pandemi Covid-19 dan berhak mendapat bantuan adalah yang salah satunya hingga kehilangan penghasilan. Dan diharapkan bisa mendapat bantuan sebagaimana mestinya.

“JPS itu untuk warga yang terdampak, lantaran kehilangan penghasilan akibat Pandemi Covid-19. Batuan itu berupa paket sembako,” jelasnya.

Hasyim menyebut, kondisi yang ada saat ini, ternyata masih banyak ditemukan warga yang termasuk ke dalam keluarga mampu namun turut mengajukan agar mendapat bantuan. Dan untuk itu lah menurutnya, verifikasi dan validasi data perlu untuk dilakukan.

“Banyak warga yang tidak terdaftar, validasi ini harus cepat dirampungkan agar segera dilaporkan ke Pemprov Jatim,” terangnya.

Bantuan JPS tersebut, tambah Hasyim, Pemprov Jatim telah menggelontorkan sebanyak 50 ribu paket sembako selama Tiga kali, dan Pemkab Malang juga telah memberikan bantuan paket sembako sebanyak 280 ribu Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami telah memberikan bantuan paket sembako ke 280 ribu KK untuk satu kali. Kalau JPS tiga kali, sedangkan untuk BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Pemerintah pusat diberikan enam kali (Sampai Desember) dengan besarnya saat ini menjadi Rp 300,000,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa warga dari beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang mengeluhkan adanya ketidaktepatan penerima bantuan sosial tersebut. (iki/yan)