Dorong Percepatan Pembangunan Pansela, BPK RI Satukan Stakeholder Kebijakan

Memontum Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VII, Slamet Edy Purnomo dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) III, Akhansul Khaq, menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau biasa dikenal dengan Jalur Pantai Selatan (Pansela), Jumat (24/10/2025) tadi. Pelaksanaan Rakor ini, juga diikuti oleh peserta lain, diantaranya Plt Direktur Kehutanan Natalas Anis Harjanto, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Lahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, M Agus Setiawan dan Kepala Divisi PT SPI Archipelago Plantation III, Herry Nurudin.

BPK sendiri, datang ke Banyuwangi guna mempertemukan berbagai pihak (stakeholder) agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera dilanjutkan. “Rapat ini terkait percepatan penyelesaian jalur Pansela, mengingat proyek ini sudah lama mangkrak. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, kami dari BPK berada dalam posisi untuk mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan kita dapat melaksanakan agenda pembangunan nasional dengan baik,” kata Anggota BPK VII, Slamet Edy Purnomo.

Dirinya juga menjelaskan, JLS merupakan PSN yang harus segera direalisasikan. Karena, ini bermanfaat bagi perekonomian dan berdampak pada kelancaran jalur distribusi di jalur selatan.

“Banyuwangi juga memiliki banyak potensi ekonomi seperti kelautan, pertanian dan pariwisata yang perlu terus ditingkatkan dengan infrastruktur yang baik, salah satunya dengan menghubungkan infrastruktur darat melalui JLS Pansela,” tambah Edy.

JLS Pansela di Banyuwangi, membentang sepanjang 100 km, dari perbatasan Jember – Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sisa jalan yang belum dibangun, adalah sepanjang 14,1 km, dengan rincian melintasi kawasan Hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km dan kawasan perkebunan PTPN I Regional 5 Selogiri dan Malangsari sepanjang 7,83 km.

Baca juga :

Edy menjelaskan, bahwa kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember, berkaitan dengan permasalahan teknis dan kebijakan. Salah satunya, terkait proses pelepasan aset di lahan yang dilalui JLS.

Edy menyebutkan, bahwa proses pelepasan aset di lahan yang dilalui JLS bukanlah hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak. “Namun, karena proyek ini telah ditetapkan sebagai proyek PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepaskan ego sektoral dan fokus pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak terkait telah sepakat dan berkoordinasi agar proyek dapat segera dilaksanakan kembali. Dirinya berharap, hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan. “Alhamdulillah, dalam rapat hari ini yang dihadiri berbagai pihak, telah ditemukan solusi bersama. Semoga percepatan pembangunan Pansela dapat segera terlaksana,” ujarnya.

Estimasi pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disusun oleh pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek mencapai Rp 47,1 miliar. “Target pelaksanaannya akan mengacu pada jadwal Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemerintah Daerah dan PTPN,” papar Edy.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan BPK dapat mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap II. Kehadiran JLS akan meningkatkan perekonomian, pariwisata dan program pemerintah pusat, termasuk Program Ketahanan Pangan.

“Terima kasih atas dukungannya terhadap pengembangan JLS. Semoga dapat segera terealisasi karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)