DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Terkait Empat Agenda Penting

Memontum Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (10/03/2023) tadi. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Muhammad Rifa’i dan didampingi Wakil Ketua, Mujib, itu membahas empat agenda penting.

Keempat agenda tersebut, yaitu pertama, Penyampaian Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Kedua, Persetujuan dan Penetapan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha, PDAM Tirta Penataran dan penyelenggaraan reklame.

Kemudian, untuk agenda ketiga, pembacaan Keputusan DPRD tentang perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD dan untuk agenda keempat, penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Baca juga:

• Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang di Dua Lokasi Kota Malang
• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, menyampaikan bahwa ada tigal hal yang menjadi dasar pelaksanaan paripurna tersebut. “Pertama, terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan paling lambat seminggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Dasar kedua, menindaklanjuti surat dari Bupati perihal permohonan pembahasan Ranperda Kabupaten Blitar tahun anggaran 2023 dan perihal penyampaian tindaklanjut hasil fasilitasi Ranperda Kabupaten Blitar. Dasar yang ketiga, yaitu menindaklanjuti surat dari Fraksi GPN perihal permohonan Penempatan AKD dari F-GPN DPRD Kabupaten Blitar,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya menyampaikan penjelasan atas pengajuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati. Ketujuh Ranperda tersebut, yaitu Ranperda tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras dan Ranperda tentang penyertaan modal daerah pendapatan Asli Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras.

Lalu, ada Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar 2023-2043, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dan Ranperda tentang Irigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rini Syarifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Kabupaten Blitar, yang telah bersama-sama menyelesaikan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan daerah sampai dengan pembahasan melalui Pansus DPRD. Dan pada akhirnya telah disetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah.

“Persetujuan DPRD ini, sebagai salah satu syarat permohonan nomor register Peraturan Daerah kepada Gubernur Jawa timur, sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” jelasnya. (jar/sit/adv)