DPRD Targetkan Pemkot Malang Selesaikan Pengisian Kekosongan Jabatan Sebelum September

Memontum Kota Malang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menargetkan pengisian kekosongan jabatan tinggi pratama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, sebelum September. Hal itu, untuk menandakan keseriusan DPRD Kota Malang dalam mengawal roda pemerintahan.

“Kami minta sebelum september sudah harus selesai. Sesuai aturan bisalah ini, memang harus serius untuk menghadapi persoalan ini,” ujar Made, Selasa (12/07/2022).

Dikatakan Made, bahwa Kota Malang tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal jika kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekosongan. Karena itu merupakan masalah serius yang harus segera teratasi.

“Ini kan vital kalau masih banyak yang kosong. Contohnya saja di Kepala Dinas Koperasi, perindustrian, dan perdagangan (Diskoperindag) itu diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), bagaimana bisa mengatasi masalah pasar kalau pejabat definitifnya tidak ada,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk kekosongan pimpinan jabatan tinggi di Kota Malang saat ini ada sejumlah sembilan OPD yang diisi oleh Plt. Selain itu juga ada beberapa kepala bidang yang masih kosong. Kemudian disebutkan, bahwa salah satu kelurahan di Kota Malang saat ini tidak memiliki bendahara.

“Segeralah itu diisi dulu sebelum berbicara yang lain. Kalau pelaksana pejabatnya belum sempurna gimana mau bahas yang lain,” kata Made.

Dijelaskan Made, pihaknya siap mendorong Pemkot Malang untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Jika Pemkot Malang mengalami kendala, menurutnya harus segera sampaikan pada DPRD.

“Kalau ada permasalahan sampaikan ke dewan kita siap kok mendorong, mencari apasih permasalahannya, kendalanya,” imbuhnya. (rsy/sit)