Forum Rapat BPD, Bupati Banyuwangi Harapkan Pengawalan Program Desa

Memontum Banyuwangi – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Banyuwangi dapat mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan Bupati Ipuk, saat menghadiri Forum Rapat BPD di Banyuwangi.

Forum desa darurat ini, membahas peran BPD dalam harmonisasi perencanaan desa dan kabupaten di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025) tadi.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa pemerintah pusat terus mendukung pembangunan pedesaan melalui alokasi anggaran dan program-programnya. Bahkan, dana desa pun ditransfer langsung dari pusat ke desa.

“Dengan dukungan yang besar ini, saya berharap BPD dapat mengawal pelaksanaan program desa agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa, agar sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Kabupaten juga harus sejalan dengan pemerintah pusat, bahkan desa pun harus sama. Kebijakan di tingkat desa harus sejalan dengan kabupaten dan BPD juga harus mengawasi,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Masih menurut Bupati Ipuk, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di desa. “Pemotongan dana transfer pusat ke kabupaten perlu dipahami hingga ke tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan kepada masyarakat jika ada program yang mungkin tidak berjalan optimal. Karena mereka adalah tokoh masyarakat di desa. Jadi, mereka punya peran strategis untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” lanjutnya.

Pertemuan itu, juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan BPD. Sekaligus, menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu memecahkan permasalahan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengatakan melalui forum Gesah Desa ini, pihaknya ingin kembali mensinergikan perencanaan pembangunan antar desa dan kabupaten. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD mengetahui arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan sendiri, meliputi berbagai hal. Mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Masih banyak permasalahan di desa, baik pelaksanaan maupun tata kelola desa yang masih perlu diperbaiki. Itulah sebabnya, melalui forum diskusi BPD ini, kita bisa saling menyegarkan, menguatkan dan mengingatkan,” ujar Rudi. (kom/bwi/gie)