Fraksi Demokrat DPRD Trenggalek Minta Persoalan Infrastruktur Diprioritaskan dalam Musrenbang 2023

Memontum Trenggalek – Masih banyaknya sarana infrastruktur yang belum tertangani dengan maksimal, menjadi sorotan Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Trenggalek meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih serius menyikapi proses pembangunan ataupun menangani kekurangan pembangunan yang belum terselesaikan.

“Kebetulan 14 Maret 2023 nanti, Pemerintah Daerah akan melaksanakan Musrenbang. Untuk itu, hari ini kami menyepakati pokok-pokok pikiran DPRD, khususnya masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi Senin (06/03/2023) siang.

Dirinya menilai, di beberapa tahun terakhir, ada hal-hal atau PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya diujung kepemimpinan Bupati saat ini. PR itu adalah soal hasil Musrenbang di tiap-tiap kecamatan maupun desa, agar segera direalisasikan.

“Khusus untuk infrastruktur, kita melihat dari tahun ke tahun Silpa Trenggalek cukup tinggi. Oleh sebab itu, persoalan yang utama terkait infrastruktur sampai saat ini belum bisa ditangani secara maksimal,” imbuhnya.

Obeng-sapaan akrabnya mencontohkan, masih adanya jalan antar kecamatan dan jalan desa yang rusak. Hal inilah, yang menjadi harapannya selaku anggota DPRD agar dalam Musrenbang tahun ini persoalan infrastruktur harus menjadi prioritas.

Mugiyanto menerangkan, terkait belanja modal untuk infrastruktur harus diprioritaskan. Bahkan, dalam rapat paripurna disebutkan bahwa DPRD dalam hal ini Ketua DPRD akan menyampaikan persoalan infrastruktur dalam forum Musrenbang Daerah nanti.

“Untuk itu, porsi anggaran infrastruktur juga harus dinaikkan. Kalau melihat di tahun 2022 dan 2023 ini, nilai APBD Kabupaten Trenggalek sekitar Rp 2triliun. Sedangkan untuk anggaran infrastruktur masih diangka Rp 300 miliar. Makanya saya tegaskan, di tahun 2024 ini anggaran infrastruktur bisa dinaikkan,” terang Mugiyanto.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Jika anggaran itu bisa dinaikkan hingga Rp 500 miliar, dirinya menyakini belanja infrastruktur kemungkinan tidak terlalu memberatkan. Tatkala infrastruktur sudah baik, maka cluster ekonomi masyarakat juga akan tumbuh dengan baik.

“Jadi, kalau melihat khususnya di Dapil saya, yakni Kecamatan Panggul, Dongko dan Munjungan, masih ada jalan poros Panggul-Banteng yang mengalami kerusakan parah dan sampai saat ini belum diperbaiki. Kemudian, jalan yang berada di Pule, juga masih banyak jalan poros antar desa dan antar kecamatan yang rusak dan belum sempat dibiayai APBD tahun 2022,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR harus betul-betul memprioritaskan persoalan infrastruktur dalam Musrenbang baik di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Masih menurut Mugiyanto, jika dalam struktur APBD anggaran infrastruktur dinaikkan, maka otomatis mereka (Pemkab, red) bisa mengajukan programnya karena ada porsi anggaran. Namun, jika ada yang beralasan jika OPD tidak ada anggaran, itu hanyalah alasan klasik saja.

Pada dasarnya, ujarnya, OPD bisa menentukan mana yang menjadi prioritas dan tidak prioritas. Contohnya, Dinas PUPR yang dalam hal ini mengelola anggaran infrastruktur, bukan hanya mementingkan anggaran ceremonial yang ada. Namun harus lebih fokus untuk membangun infrastrukturnya.

“Intinya, kita bersama-sama dengan eksekutif bisa memecahkan persoalan infrastruktur ini. Yang penting niatnya sama dulu dan betul-betul menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat,” papar Mugiyanto. (mil/sit)