Fraksi DPRD Trenggalek Soroti Pinjaman Daerah dalam Rapat Paripurna Ranperda APBD Perubahan 2021

Memontum Trenggalek – Sampaikan sejumlah pandangan umum terkait nota Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2021, Fraksi-fraksi DPRD Trenggalek menyoroti pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Tidak hanya itu, sejumlah wakil rakyat juga menyingung terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemulihan ekonomi ditengah situasi pandemi Covid-19.

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi,.menyampaikan agenda rapat paripurna yang digelar kali ini.

Baca Juga:

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan
• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan

“Hari ini agenda rapat paripurnanya adalah pandangan umum dari fraksi- fraksi terkait pernyataan bupati terhadap Ranperda APBD perubahan tahun 2021,” ungkapnya, Jumat (17/09) sore.

Dikatakan Doding, dari seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, juga bervariasi. “Pandangan umum enam fraksi tersebut banyak sekali. Diantaranya terkait pertanyaan, masukan, serta saran dan sebagainya yang nanti akan dijawab oleh Bupati pada tanggal 21 September,” jelasnya.

Politisi Partai PDIP ini mengatakan, dari berbagai pertanyaan yang disampaikan, masing-masing fraksi diantaranya terkait pinjaman untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT SMI. Tidak sedikit Fraksi DPRD yang mengapresiasi langkah Bupati Trenggalek, terkait pinjaman daerah ini.

“Tadi juga ada yang meminta penjelasan terkait sistem pengembalian pinjaman daerah itu. Ya kita tunggu saja, nanti jawaban Bupati di rapat paripurna selanjutnya,” ucap Doding. Masih terang pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai PDIP ini, ada pula yang menanyakan nilai dana transfer dari Pemerintah Provinsi. “Menurunnya dana transfer ini kemungkinan terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Yang mana hampir sebagian anggaran digunakan untuk penanganan kasus Covid-19,” paparnya. (mil/sit)