Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Pemkot Malang Dorong Pembangunan Inklusif dan Berdaya Saing Global

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026, dengan tema penguatan transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan berdaya saing global, Kamis (23/01/2025) tadi.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa tema RKPD 2026 tersebut selaras dengan tema yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, diharapkan nantinya dapat melakukan perubahan yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Alhamdulillah, proses konsultasi publik berjalan dengan baik. Mudah-mudahan konsen dan tepat waktu. Menurut saya itu juga luar biasa, ada peta pembangunan yang inklusif dan penguatan transformasi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dikatakannya, bahwa pembangunan inklusif bertujuan memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Tentu dengan berpedoman pada keadilan, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

“Evaluasi dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus terus dilakukan agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti pentingnya transformasi dari sistem manual ke digitalisasi sebagai bagian dari kesiapan Kota Malang menghadapi tuntutan globalisasi. “Kota Malang sudah siap mengikuti perubahan kebijakan global, termasuk digitalisasi,” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Pj Wali Kota Iwan juga menekankan bahwa dokumen RKPD 2026 akan mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta masukan dari DPRD sebagai mitra strategis pemerintah. “Tentu dalam hal ini perlu adanya kolaborasi yang baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menyinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan struktur anggaran Kota Malang. Untuk di tahun 2025, PAD ditargetkan meningkat hingga 42 persen, sementara 57 persen anggaran berasal dari dana transfer.

“Harapannya, pada 2026, belanja daerah dapat lebih banyak bersumber dari PAD, sehingga ketergantungan pada dana transfer dapat berkurang. Kota Malang punya potensi besar untuk mewujudkannya secara bertahap,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menuturkan bahwa setelah dilakukan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026, nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbang pada bulan Maret 2025. “Mudah-mudahan tahapan itu terlalui sesuai dengan mekanismenya jadi tidak mundur. Tapi tetap, untuk Musrenbang nanti mengikuti arahan dari provinsi. Kalau saat ini sedang prosesnya di tingkat kelurahan dan hampir selesai semua, termasuk Februari nanti di tingkat kecamatan dan bulan Maretnya di tingkat kota,” imbuh Dwi. (rsy/sit)