Gelar Hearing, GMPK Minta DPRD Probolinggo Reaktif Terhadap Isu Tak Vaksin maka Bantuan Diputus

Memontum Probolinggo – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/08) tadi. Kedatangan itu, untuk melakukan audensi atau hearing bersama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Beberapa hal yang menjadi poin penyampaian, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menakut-nakuti warga kalau tidak di vaksin, maka bantuan akan diputus. Sehingga, hal itu memunculkan kegelisahan, bingung dan ketakutan di warga.

baca juga:

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Ketua DPD GMPK Probolinggo, Sholehhudin, pun mengatakan kepada Ketua DPRD, untuk anggota dewan turun ke lapangan guna mengecek terkait dengan pelaksanaan vaksin. Karena selama ini, yang terjadi pelaksanaan vaksin tersebut bukan menguntungkan masyarakat. Namun, membuat ketakutan masyarakat,

“Banyaknya pelanggaran pelaksaanan vaksin yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, karna yang terjadi selama ini terkesan pemaksaan yang mereka lakukan. Banyaknya keluhan yang disampaikan ke GMPK, sehingga mau tidak mau kami melakukan audensi dengan para wakil rakyat untuk mencari solusi. Dengan begitu, masyarakat tidak tertekan dengan perekonomian,” jelasnya.

Tujuan kami, tambahnya, bagaimana pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan prosedur yang sekiranya masyarakat tidak tertekan serta ketakutan dengan adanya vaksin seperti ini. Sehingga, vaksin ini berjalan lancar.

“Masyarakat tidak perlu lagi di paksa untuk vaksin. Kami berharap apa yang sudah menjadi hak-hak masyarakat segera direalisasikan tanpa ada embel-embel yang merugikan mereka. Kami sangat mendukung adanya program vaksinasi tersebut dengan catatan pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur,” ujar Sholehudin

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi, menyampaikan bahwa ketika masyarakat tidak memungkinkan untuk di vaksin, harus meminta surat pernyataan dari petugas vaksin. Bahwa orang tersebut tidak dapat di vaksin karena kesehatan yang tidak memungkinkan,” terangnya. (geo/sit)