Honor 2.400 Guru PAUD Jember Selama Enam Bulan Belum Cair

Memontum Jember – Kurang lebih 2400 orang guru honorer yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember belum terima honor mereka. Para guru ini adalah guru yang mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Belum terbayarnya ribuan guru PAUD ini terungkap saat serap aspirasi atau reses anggota DPRD Jember, Mufid, Sabtu (05/06).

Baca Juga:

• Pimpin Apel dan Halal Bihalal, Bupati Hendy Ingatkan Peningkatan Kinerja dan Maksimalkan Potensi Lokal
• Pulang Mudik, Megawati Megatron Sambangi Bupati Jember Usai Memperkuat Tim Red Sparks
• Berkah Ramadan, Ratusan Pegawai Pemkab Jember Terima STL dan SK Kenaikan Pangkat

Mufid mengaku kaget adanya guru PAUD yang belum terbayar honornya. Pasalnya pihak Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan Jember telah membayarkan seluruh honor guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) sebanyak kurang Iebih 4.200 orang pada bulan April 2021 lalu.

”Cukup mengagetkan ternyata yang hadir itu ada guru PAUD non formal menyampaikan bahwa seluruh guru PAUD se Kabupaten Jember, yang jumlahnya sekitar 2.400, itu 6 bulan belum terima honor,” kata Mufid, saat dikonfirmasi di Kantor DPC PKB Jember, Minggu (06/06).

“Karena sudah dianggarkan APBD untuk GTT-PTT dan itu sudah terealisasi, lah koq masih ada yang belum terbayar,” sambungnya.

Mufid kemudian menjelaskan posisi guru PAUD nonformal tidak masuk dalam GTT-PTT. Kondisi ini memprihatinkan karena para guru ini selama ini telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya meskipun saat ini kondisi pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka. ”Mereka sudah bekerja melakukan pelaporan ke dinas dan mereka itu sudah menjadi garda terdepan membentu karakter di usia dini pra TK,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Mufid menyebutkan meski jumlah honor yang diterima masing-masing guru tidaklah besar namun itu sangat berarti bagi mereka. ”Pada pemerintahan sebelumnya Rp 150 ribu per bulan dinaikan menjadi Rp 300 ribu,” katanya.

”Nilainya tidak seberapa tapi paling tidak, bisa menjadi tambahan penghasilan bagi mereka,” ucapnya.

Pasca mengetahui permasalahan ini, Mufid akan melakukan kordinasi dengan anggota Fraksi PKB lainnya yang menjadi mitra dinas terkait untuk mencari solusi penyelesaian tertunggaknya honor tersebut.

”Nanti kalau ada rapat fraksi akan saya laporkan ke temen Komisi D (yang membidangi pendidikan), dan ini sifatnya segera emergensi,” katanya

Mufid juga berpesan agar bupati tidak hanya sekedar fokus pembangunan infrastruktur saja namun juga harus membayar setiap tetes keringat para guru PAUD tersebut.

”Jangan sampai fokus pada infrastruktur kepada bupati tolong hal ini harus dibayarkan. Awalnya saya berfikir PR bupati tinggal guru ngaji yang saat ini tengah didata ulang, nah jangan sampai keikhlasan mereka dalam bekerja terganggu,” tegasnya.

Untuk diketahui selama ini sistem pembayaran honor guru PAUD nonformal diajukan diawal tahun anggaran setiap tahunnya. Honor ini dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan). Namun pada tahun 2021 ini hingga memasuki triwulan kedua honor belum turun. Para guru ini takut honor mereka di triwulan pertama hangus tak terbayarkan. (rio/ed2)