HUT Ke-50 KORPRI, Wali Kota Surabaya Ajak ASN Pemkot Semakin Solutif dengan Masyarakat

Memontum Surabaya – Jajaran di lingkup Pemkot Surabaya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), melalui virtual di balai kota Surabaya, Senin (29/11/2021).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan tentang harapannya kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Surabaya, agar semakin profesional dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Saya berharap di ulang tahun yang ke tahun 50 ini, KORPRI semakin profesional, semakin amanah dan semakin dekat dengan masyarakatnya,” kata Eri usai mengikuti puncak peringatan HUT ke-50 KORPRI.

Selain itu, menurutnya, di usia yang sudah memasuki setengah abad ini, tentu anggota KORPRI semakin matang dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga bisa semakin solutif, semakin cepat memberikan sebuah penyelesaian masalah. Sehingga, tidak ada lagi di Surabaya ini mulai tingkat kelurahan hingga OPD dinas, tidak ada lagi yang tidak bisa terselesaikan, semua harus tersolusikan,” terangnya.

Lebih lanjut Eri juga menyadari, bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi digital juga menjadi faktor penting untuk mendukung kecepatan pelayanan publik. Utamanya, dalam meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga :

• Dampak Perbaikan Kerusakan Pipa, Dishub Kota Malang Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas
• Tiga Ribu Rumah Warga di Kota Malang Terdampak Kerusakan Pipa Transmisi
• Dua Hal Ini Jadi Penyebab Sambungan Pipa Transmisi di Kelurahan Ranugrati Rusak
• Curi dan Gadai BPKB Motor Majikan, ART Asal Jabung Ditangkap Polisi
• Sambut Baik Pengoptimalan Terminal Madyopuro, DPRD Kota Malang Minta Kajian Matang Perencanaan

“Salah satunya untuk meningkatkan transparan, solutif, itu semuanya melalui digital. Karena, mau tidak mau, hari ini yang namanya digital sudah menjadi keniscayaan yang harus sudah diambil,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa teknologi sekarang bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memangkas birokrasi agar lebih transparan.

Dengan begitu, maka diharapkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat semakin meningkat. “Teknologi bukan lagi sebuah pilihan. Tapi sebuah kewajiban untuk bisa memotong rantai birokrasi untuk semakin transparan,” jelasnya.

Ditambahkannya, dari situlah bisa melihat siapa yang solutif dan siapa yang cepat dalam memberikan sebuah penyelesaian dalam masalah. (ade/sit)